Walhi Urges Gov`t to Review Large-Scale Mining Permits

TEMPO.CO, Jakarta - The Indonesian Forum for the Environment (Walhi) has urged the government to review mining permits for large-scale companies in addition to implementing the moratorium on new mining permits to prevent environmental damage.

Walhi’s environment research head Pius Ginting said that the moratorium would not have impacts on domestic coal productions that reached 400 million metric tons. Pius suggested that the government should review large-scale permits, particularly coal business mining permits (PKP2B).

Pius revealed coal productions would be marketed domestically due to its plummeting price in the global market. Without the review, Pius added, environmental issues would continue to exist.

“The moratorium is like a loose brake, and it won’t affect coal productions since coal would be marketed domestically. The government must review existing permits, particularly the PKP2B,” Pius said in a press release with the Mining Advocacy Network (Jatam) and Greenpeace Indonesia on Thursday, April 21, 2016.

Pius also urged government to review infrastructure projects that support the coal sector, such as railway in South Sumatera, Central Kalimantan and East Kalimantan, Those projects, Pius claimed, would instead increase coal production significantly.

Jatam coordinator Hendrik Siregar suggested the government to review the 35,000 MW electrification program, since the generation of 20,000 MW would be powered by coal.

“It means the electrification program would need a massive supply of coal,” Hendrik explained.

Walhi, along with Jatam and Greenpeace Indonesia, urged the government to realize its commitment in reducing the greenhouse gas emissions by evaluating mining permits in Indonesia.


BISNIS.COM

http://en.tempo.co/read/news/2016/04/21/056764557/Walhi-Urges-Govt-to-Review-Large-Scale-Mining-Permits

Konferensi Pers JATAM-WALHI-Greenpeace pernyataan presiden tentang moratorium pertambangan dan sawit

Radja Drone

Testimoni Eva Bande

Saya merasa kawan-kawan yang pernah dipenjara karena perjuangan itu, sekali waktu punya standar perjuangan tinggi.
Mereka tak ambil bagian aman saja dalam perjuangan, seperti pembicara seminar, diskusi dengan donor dalam ruangan, perjalan ke luar negeri, bicara ke media. Bukan berarti mereka tak punya kapasitas untuk itu, percayalah. (Walau mungkin belum setinggi Che Guevara, yang bisa jadi Gubernur Bank Sentral, Menteri Perindustrian, dan juga naik turun gunung berjuang bersama petani).
Kawan-kawan ini rela mengambil bagian terberat dalam perjuangan.
Terima kasih atas dukunganmu, Eva Bande, pejuang agraria perempuan yang sempat kehilangan banyak demi perjuangan.
Sampai rakyat menang!!

---------------------------------------------------
Eva Bande ( Malahayati Malahayati):

Mengapa memilih Mardan Pius Ginting menjadi Eknas Walhi:

Pius Ginting memiliki komitmen yang kuat mendorong terwujudnya gerakan lingkungan yang lebih terintegrasi dengan isu-isu konflik Agraria, pelanggaran HAM, persamaan Hak kaum perempuan, baik lokal-nasional (pun internasional). Saya pribadi mengalami langsung sikap dan tindakan tanpa ragu dari saudara Pius Ginting yang menjadi salah seorang dari sejumlah kawan-kawan lainnya, ketika mendorong pembebasan terhadap saya, pada saat mengalami kriminalisasi negara atas perjuangan penegakan HAM, krisis lingkungan, dan konflik agraria yang kami perjuangkan di Kabupaten Banggai beberapa waktu yang lampau.

Selain itu saya merasa harus mendorong Bung Mardan Pius Ginting untuk menjadi Eknas Walhi, tentu karena semangat, komitmen, dan konsistensi yang ditunjukannya untuk terus mendorong upaya-upaya advokasi terhadap kejahatan lingkungan di daerah untuk dikawal hingga di level nasional. Dengan begitu, harapan kawan-kawan yang bekerja di daerah lebih dekat dengan perwujudannya jika mendapat kawalan yang progresif dari Bung Pius.

Demikian,
Eva Bande

Bicaralah, Rakyat!

TERTAWA LEPAS BERSAMA MENKO

Direktur Kajian Walhi Pius Ginting tertawa bersama Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli dalam pertemuan di kediaman resmi Menko Rizal di Jalan Widya Chandra V No. 24, Jakarta, Senin pagi (11/4). Dalam pertemuan itu keduanya membahas sejumlah isu lingkungan di tanah air, juga perlunya Walhi meningkatkan kinerja demi mengawal proses pembangunan nasional berdimensi lingkungan hidup. RMOL

http://www.rmol.co/read/2016/04/11/242816/Tertawa-Lepas-Bersama-Menko-

Sarasehan cegah kebakaran gambut