Radja Drone

WALHI yang modern dan akrab dengan teknologi terbaru dalam advokasi.
Kompas kemarin mengedepankan cerita tentang teman kita, dan secara pribadi teman saya saat jadi aktivis di kampus, Irendra Radjawali.
Keterampilan dan pengetahuannya merakit pesawat tanpa awak untuk pemetaan bagi masyarakat diapresiasi.
Kita tertinggal 12 tahun dalam penerapan teknologi dalam advokasi. Teknologi peta digital, GIS, telah dikenal di awal tahun 2000. Begitu juga dengan teknologi MIS (Manajemen Information System). Kini contohnya diterapkan dalam pendaftaran peserta PNLH.
Baru baru ini kita membuat terobosan dengan pengenalan alat pH Meter yang di samping mengukur keasaman, juga mengukur daya hantar listrik (inidikator pencemaran logam), dan alat ini dapat membantu membuat keputusan apakah sampel perlu diuji ke lab atau tidak. Kita telah lakukan pelatihan di Sumatera, dan Kalimantan. Peserta praktik langsung dan diberikan alat tersebut sepulang pelatihan. Tentu diharapkan merawatnya dengan baik (maintenance, alat yang harganya saat ini di pasaran 15 juta).
WALHI akan akrab dengan penerapan teknologi terbaru, dan bergaul dekat dengan praktisi teknologi kerakyatan dan inklusif.
Saya yakin dengan kesatuan "teori dan praktik" kader WALHI secara cepat beradaptasi.
*foto di depan pesawat rakitan tanpa awak oleh tim Irendra Rajawali dan analis jalur kereta api cepat Jabar - Jakarta, minggu lalu.
http://edukasi.kompas.com/read/2016/04/18/16274991/Radja.Si.Genius.Asal.Malang.Pembuat.Drone.Murah
Dikirim oleh Bung Pius Ginting pada 18 April 2016

Testimoni Eva Bande

Saya merasa kawan-kawan yang pernah dipenjara karena perjuangan itu, sekali waktu punya standar perjuangan tinggi.
Mereka tak ambil bagian aman saja dalam perjuangan, seperti pembicara seminar, diskusi dengan donor dalam ruangan, perjalan ke luar negeri, bicara ke media. Bukan berarti mereka tak punya kapasitas untuk itu, percayalah. (Walau mungkin belum setinggi Che Guevara, yang bisa jadi Gubernur Bank Sentral, Menteri Perindustrian, dan juga naik turun gunung berjuang bersama petani).
Kawan-kawan ini rela mengambil bagian terberat dalam perjuangan.
Terima kasih atas dukunganmu, Eva Bande, pejuang agraria perempuan yang sempat kehilangan banyak demi perjuangan.
Sampai rakyat menang!!

---------------------------------------------------
Eva Bande ( Malahayati Malahayati):

Mengapa memilih Mardan Pius Ginting menjadi Eknas Walhi:

Pius Ginting memiliki komitmen yang kuat mendorong terwujudnya gerakan lingkungan yang lebih terintegrasi dengan isu-isu konflik Agraria, pelanggaran HAM, persamaan Hak kaum perempuan, baik lokal-nasional (pun internasional). Saya pribadi mengalami langsung sikap dan tindakan tanpa ragu dari saudara Pius Ginting yang menjadi salah seorang dari sejumlah kawan-kawan lainnya, ketika mendorong pembebasan terhadap saya, pada saat mengalami kriminalisasi negara atas perjuangan penegakan HAM, krisis lingkungan, dan konflik agraria yang kami perjuangkan di Kabupaten Banggai beberapa waktu yang lampau.

Selain itu saya merasa harus mendorong Bung Mardan Pius Ginting untuk menjadi Eknas Walhi, tentu karena semangat, komitmen, dan konsistensi yang ditunjukannya untuk terus mendorong upaya-upaya advokasi terhadap kejahatan lingkungan di daerah untuk dikawal hingga di level nasional. Dengan begitu, harapan kawan-kawan yang bekerja di daerah lebih dekat dengan perwujudannya jika mendapat kawalan yang progresif dari Bung Pius.

Demikian,
Eva Bande

Dikirim oleh Bung Pius Ginting pada 18 April 2016

Bicaralah, Rakyat!

Ketika kau makin diam, kau akan kian dikorbankan.
Bicaralah, rakyat! Benar kata Sub Comandante Marcos. Kata-kata adalah senjata. Dan selama kau diam tak banyak berkata-kata, maka kau kehilangan senjata.
Jangan banyak diam. Berkata-katalah tentang yang kau kerjakan. Dan impianmu. Dan impian bersama massa.
Ya, tentu majikan dan borjuis lebih banyak kesempatan berkata-kata. Karena roda produksinya sudah dijalankan buruh yang tak punya kesempatan banyak berkata kata.
Rebutlah kesempatan berkata kata bagi pembebasanmu. Dan pembebasanku.
*kiri itu demokratis. Kanan itu hirarkis.
Dan puncak hirarki punya banyak kesempatan berkata.
Demokrasi berkata-kata, pemerataan kesempatan berkata-kata, saatnya.
Dikirim oleh Bung Pius Ginting pada 18 April 2016

Walhi Ingatkan Dampak Berbahaya PLTU Batang

Efek pencemaran udara hingga kehilangan mata pencaharian nelayan.

Salah satu aksi solidaritas Walhi (VIVAnews/Ramond EPU)

VIVA.co.id – Kepala Unit Kajian Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Pius Ginting mengingatkan kerugian yang bakal dialami jika Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara Batang, Jawa Tengah benar-benar direalisasikan.
Menurut dia, PLTU batu bara akan berdampak pada pencemaran udara yang mematikan, karena mengandung zat-zat berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampak lainnya adalah penurunan produktivitas pertanian masyarakat serta pencemaran lingkungan.
"Jadi partikel-partikel halus seperti SOx, NOx dan merkuri itu mengancam manusia jika PLTU itu tetap dibangun," kata Pius di Kantor Greenpeace Indonesia, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis 7 April 2016.
Bahkan, para nelayan, menurut Walhi, akan terkena imbas dengan adanya PLTU, karena pembangkit itu akan dibangun di daerah pesisir yang akan menjadi lahan mata pencaharian para nelayan.
"Lalu lintas kapal batu bara kan keluar masuk PLTU. Tumpahan bongkar muat itu bisa mengganggu mata pencaharian nelayan pesisir," tuturnya.
Pius menilai, kerja sama pemerintah Indonesia dengan Jepang dalam membangun PLTU batu bara di Batang justru akan membuat Indonesia menjadi pasar teknologi kotor lembaga keuangan internasional.
"Makanya berbagai penolakan proyek ini harus terus dilakukan," tuturnya.
Pembangunan PLTU juga dianggap bertolak belakang dengan komitmen Presiden Joko Widodo yang ingin memerangi dampak perubahan iklim seperti yang disampaikan Presiden pada konferensi perubahan iklim di Paris beberapa waktu lalu.
"Proyek pembangunan PLTU batu bara di Batang hanya mengutamakan kepentingan korporasi daripada melindungi hak dan keselamatan masyarakat," tuturnya.

Oleh : Ezra Natalyn, Moh Nadlir

http://nasional.news.viva.co.id/news/read/757811-walhi-ingatkan-dampak-berbahaya-pltu-batang

Konferensi Pers Warga Batang

Sedang konferensi pers bersama warga Batang, petani dan nelayan yang diambil paksa tanahnya oleh PLTU Batang. Investasi dari Jepang. Sedang berlangsung di kantor Greenpeace Indonesia.

Dikirim oleh Bung Pius Ginting pada 6 April 2016

Testimoni Sulteng

Kenapa harus mendukung Bung Pius Ginting, pertama, karena gagasan yang didorong oleh beliau sangat progresif dan menjawab kebutuhan advokasi yang saat ini semakin hari semakin mulai ditinggalkan banyak pelaku advokasi; Kedua, karena beliau memiliki rekam jejak yang panjang dalam dunia pergerakan di Indonesia; Ketiga,; bisa membawa Walhi bersinergi dengan gerakan politik elektoral yang ada banyak kawan-kawan kita sudah berada di Parlemen, sehingga perlu upaya perpaduan model advokasi rakyat dan kebijakan yang lebih mengarah pada kebutuhan mendesak rakyat saat ini.
Dikirim oleh Syahrudin Ariestal Douw pada 10 Maret 2016

9 Maret, Palembang

9 Maret. Palembang.
Malam kian larut. Dan diskusi kian mendalam tentang partisipasi rakyat desa dalam pembangunan bersama kawan aktivis yang saya hormati Bung Anwar Sadat. Pernah dipenjara rejim karena kesetiannya dalam setiap tapak berjuang bersama petani.
Rakyat desa berpeluang tidak menjadi obyek pasif dari hirarki. Kerja peningkatan partisipasi rakyat desa yang dijelaskan oleh aktivis WALHI yang saya hormati.
Kian terkonsolidasi aktivis berkarakter membangun gerakan rakyat akan membuat pemanusiaan lapisan rakyat terbawah ini bisa terjadi cepat. Agar tak lagi rakyat tercerabut demi kepentingan keuntungan segelitir orang personifikasi kapital.
Feeling at home anywhere when sorrounded by progresive personality.
Dikirim oleh Bung Pius Ginting pada 9 Maret 2016

Tidak ada orang ditakdirkan ...

Tidak ada orang ditakdirkan ke dunia sebagai office boy, satpam, tukang sapu, atau direktur.
Sistem sosial lah yang membuat hal tersebut. Sistem sosial tersebut bisa berlangsung lama, hingga terjadi kelembaman, dianggap pembagian kerja tersebut permanen.
Suka filsafat Sartre, yang menyatakan, existence precedes essence. Tindakan kita menentukan esensi kita. Ayo kita melakukan tindakan transformatif. Pola apa yang kita lakukan contoh bagi yang lain.
Mari buat pola dan contoh baik. Bukan dipikirkan, (tak cukup lagi fisafat Descartes: aku berpikir maka aku ada). Tapi dilakukan.
Untuk kehidupan yang setara, baik, egaliter, bebas, humanis, ekologis.
Kawan kawan melakukan hal baik apa akhir pekan ini?
Selamat akhir pekan.
Dikirim oleh Bung Pius Ginting pada 5 Maret 2016

Maumere

Sawah, anak perempuan, di Maumere.
Yessi (anak perempuan, kelas 3 SD) bersama neneknya bekerja di sawah. Yessi dan jutaan Yessi lainnya bersama ikut berperan demi pangan kita, termasuk pangan bagi perempuan kelas atas dan perempuan menengah atas.
Tidak ada kerja ringan di atas tanah dan sawah dibawah terik matahari.
Berharap pemerintah perhatikan kesejahteraan petani agar anak petani semua jadi Doktor pertanian, pintar main musik, berbudaya.
Agar tidak ada yang tertinggal di belakang dalam hal pendidikan, kesehatan, budaya yang dimonopoli oleh kelas atas, termasuk oleh perempuan kelas atas.
Dan kita aktivis laki laki selalu bersolidaritas buat perbaikan kesejahteraan, pendidikan, budaya kelas bawah. Khususnya perempuan kelas bawah yang di banyak komunitas berada di piramida sosial terbawah. Sekutu saudari kami kelas bawah adalah kita para aktivis laki laki yang berjuang untuk perbaikan kemanusiaan, meng "wong" kelas bawah.
*permenungan sepulang dari sawah: eco feminis berbasis kelas.
Dikirim oleh Bung Pius Ginting pada 20 Februari 2016

Hari iniku bersama teman~teman di Maumere dan Tanjung Kajuwulu

#Asupanenergi
#membiasakandenganangin
#diperjalananyangmeninggianginmakinkencang
Dikirim oleh Umbu Wulang TaPa pada 20 Februari 2016

Uupss...naik gunung, lalu turun ke pantai sampai berkeringat :)
Dikirim oleh Bung Pius Ginting pada 21 Februari 2016

Tentang Dukungan Organisasi Lingkungan Hidup bagi Partai Hijau

Dalam kesempatan mengungkapkan pikiran dan gagasan tentang gagasan organisasi lingkungan hidup ke depan di PDLH WALHI NTT saya mengungkapkan secara terbuka di depan kawan-kawan peserta perlunya organisasi lingkungan hidup mendukung Partai Hijau.
Sejak tahun 1980 organisasi lingkungan hidup sudah membawa beragam persoalan ke DPR, dan eksekutif di daerah dan pusat. Yang diisi oleh partai-partai yang karakter pembelaan lingkungannya tidak solid. Beragam kebijakan silih berganti keluar dari parlemen pusat dan daerah yang tak berpihak pada rakyat.
Karenanya, perjuangan organisasi kita harus diperkaya strateginya dengan strategi politik lingkungan. Melengkapi organisasi lingkungan dengan Partai Hijau. Dan karena oligarki di Indonesia membatasi kemunculan partai alternatif, semua organisasi dan aktivis lingkungan perlu mendukung perluasan dan memajukan kualitas Partai Hijau di Indonesia.
Partai Hijau di Indonesia berbeda kekuatan dengan Partai Hijau Australia. Yang di negeri tersebut tersebut Partai Hijau telah kuat, bahkan bisa lebih kuat dengan organisasi lingkungannya seperti Friends of the Earth Sydney yang justru harus memakai gedung kompleks Partai Hijau di Sydney. Sementara itu di Indonesia, hambatan kekuatan mainstream menghambat kekuatan alternatif dalam politik membuat Partai Hijau Indonesia perlu kita dukung bersama.
WALHI secara kelembagaan secara administratif bukan onderbow Partai Politik. Tapi dalam dukungan dan solidaritas, kita para aktivis dan organisasi lingkungan tak bisa mengabaikan Partai Hijau Indonesia. Menunda-nunda dukungan serius pembentukan Partai Hijau dan partai alternatif lainnya memperlama rakyat tertatih tertatih dalam struktur negara yang strukturnya diiisi oleh personel politik yang tidak solid pendiriannya dalam menghentinkan agenda penyelamatan lingkungan hidup.
Dikirim oleh Bung Pius Ginting pada 22 Februari 2016

Pemda Bandel soal Tambang

KPK agar Sentuh Kontrak Karya dan PKP2B

JAKARTA, KOMPAS - Dua tahun berjalan, pelaksanaan rencana aksi pemerintah daerah dalam Koordinasi dan Supervisi Mineral dan Batubara belum menunjukkan perbaikan tata kelola pertambangan yang signifikan. Pengawasan aktivitas tambang di daerah masih lemah.

Temuan itu dari kajian dan Indeks Koalisi Anti-Mafia Tambang atas pelaksanaan Koordinasi dan Supervisi Mineral dan Batubara Komisi Pemberantasan Korupsi (Korsup Minerba KPK). Koalisi terdiri dari Walhi, Auriga, Jatam, YLBHI, SAINS, dan organisasi kemasyarakatan di daerah.

Tahap pertama, Korsup Minerba diikuti 12 pemprov yang daerahnya menerbitkan 69 persen daeri 10918 izin usaha pertambangan (IUP), yaitu Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara. Koalisi mengkaji sisi perizinan, keuangan, pengawasan produksi, pengolahan, dan penjualan.

Pius Ginting dari Eksekutif Nasional Walhi, Rabu (17/2), di Jakarta, mengatakan, penataan perizinan non clean and clear (CnC) Pemprov Kalsel terburuk. Dari 441 IUP non-CnC tidak ada yang diselesaikan atau dikenai sanksi.

CnC berarti kegiatan pertambangan tak tumpang tindih dengan izin dan punya dokumen lingkungan. Nilai CnC terbaik diperoleh Jambi yang menertibkan 49 persen IUP non-CnC. Dari 398 IUP di Jambi pada 2014, sebanyak 198 IUP non-CnC kini jadi 100 IUP non-CnC.

"Pemerintah agar mengeluarkan daftar hitam pelaku usaha pertambangan, seperti nama pemilik, grup, dan pengurus perusahaan."

Timer Manurung

Total setelah Korsup Minerba dijalankan, 721 IUP dicabut atau tidak diperpanjang di 12 provinsi itu. Lebih dari setengahnya izin tambang batubara. Izin yang dicabut sekitar 2 juta hektar.

"Cukup waktu buat IUP non-CnC. Cabut semua IUP non-CnC dan pastikan kewajiban keuangan dipenuhi setelah dicabut," kata Timer Manurung, pendiri Yayasan Auriga, LSM yang bergerak di isu pelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Terkait itu, Kementerian ESDM akan menuntaskan 3966 izin usaha pertambangan yang masih bermasalah (non-CnC) pada Mei 2016 (Kompas, 16/2).

Timer menekankan agar pemerintah mengeluarkan daftar hitam pelaku usaha pertambangan, seperti nama pemilik, grup, dan pengurus perusahaan. Tujuannya agar hanya pertambangan yang baik dan bertanggung jawab yang beroperasi.

Dari sisi tumpang tindih dengan kawasan hutan, khususnya kawasan konservasi, Pius menyebutkan, Sulawesi Tengah terbaik dengan pengurangan luas IUP di kawasan konservasi mencapai 98,1 persen atau tersisa 5000 hektar. Sementara kinerja terburuk atau 0 persen di Kepri, Sumsel, Kalbar, Kaltim, dan Sultra. Tumpang tindih terluas di kawasan konservasi ada di Kaltim seluas 97.000 ha.

Di sisi lain, ditemukan peningkatan tumpang tindih IUP dengan kawasan hutan setelah implementasi Korsup Minerba. Peningkatan lahan tumpang tindih dalam kawasan hutan konservasi terjadi di Riau (dari 0 jadi 133,60 ha), Sumatera Selatan (dari 932,64 jadi 6.292,67 ha), dan Sulawesi Tenggara (dari 2.224,39 jadi 2.227,67 ha).

Dari sisi keuangan iuran produksi (royalti), piutang royalti terendah (2014) adalah Kalsel (Rp 231 juta), Kepri (Rp 4,6 miliar), dan Babel (Rp 11,1 miliar). Piutang tertinggi di Kaltim (Rp 82,6 miliar).

Koalisi mendesak produksi pertambangan dihentikan sebelum piutang dibayar. "Pemerintah perlu memverifikasi data produksi untuk menguji kebenaran kewajiban keuangan," ujarnya.

Sayangnya, kajian koalisi menunjukkan produksi hasil tambang pemilik IUP minim verifikasi pemda. Kinerja terbaik di Kalteng (35,71 persen) serta terburuk Jambi (0 persen) dan Sulsel (2,5 persen).

Menurut Timer, momen penurunan harga komoditas tambang harus bisa dimanfaatkan bagi pembenahan tata kelola dan keuangan pertambangan. "Kekuatan (finansial) mereka baru lemah," katanyaseraya menunjukkan kasus korupsi pertambangan yang terkait kekuasaan politik, birokrasi, dan aparat.

Ia berharap KPK dan penegak hukum lain mengedepankan kasus-kasus sumber daya alam, termasuk kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) yang dipastikan akan mengembalikan kerugian negara. Selain itu, mengurangi berbagai ancaman bencana akibat aktivitas tambang merusak. (ICH/ISW)

http://print.kompas.com/baca/2016/02/18/Pemda-Bandel-soal-Tambang

Potret Industri Tambang: Izin Abal-abal dan Tidak Reklamasi

Danau bekas galian tambang terlihat dari udara di Kalimantan Timur, 18 November 2015. ANTARA/ Wahyu Putro A

TEMPO.CO, Jakarta - Potret buram sebagian bisnis tambang di Tanah Air tergambar dalam Indeks Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Rencana Aksi Koordinasi dan Supervisi Mineral dan Pertambangan.

"Salah satu temuan kami, lebih dari 90 persen tidak membayar biaya jaminan reklamasi," kata Pius Ginting, juru bicara Koalisi Anti-Mafia Tambang pada Selasa, 16 Februari 2016.

Indeks ini diinisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 6 Februari 2014 dan dilakukan oleh Koalisi Anti-Mafia Tambang di 12 provinsi. Koalisi terdiri dari Walhi, Jatam, Auriga, PWYP, Article 33, ICW, Sampan dan Jikalahari.

Pada Senin, 15 Februari 2016, KPK mengundang Gubernur dari 12 provinsi untuk mendengar hasil dari proses supervisi di wilayahnya dan membahas langkah-langkah aksi berikutnya. Mereka juga disajikan Indeks Kinerja, yang disusun Koalisi Anti-Mafia Tambang.

Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2010 tentang reklamasi dan pascatambang menjelaskan bahaya kerusakan lingkungan jangka panjang dari usaha pertambangan.

Aturan ini mewajibkan bagi setiap orang/perusahaan yang melakukan penambangan untuk melakukan reklamasi. Perusahaan harus menyusun rencana reklamasi, menyimpan jaminan reklamasi, dan melakukan pelaporan secara berkala kepada pemerintah.

"Kenyataannya, banyak bekas lubang tambang hanya ditinggalkan begitu saja, dan mengakibatkan kecelakaan fatal dan bencana lingkungan. Di Kalimantan Timur, setidaknya 19 anak tenggelam dan tewas di lubang tambang yang ditinggalkan sejak tahun 2011," kata Pius yang jadi pengurus Walhi.

Temuan lain menyangkut tumpang tindih izin usaha pertambangan (IUP) dengan kawasan hutan konservasi. Di Kalimantan Timur, ada 97.000 hektare (ha) konsesi tambang yang tumpang tindih. Di Kalimantan Selatan ada 12.000 ha, Maluku Utara ada 8.000 ha, dan Kalimantan Tengah ada 8.000 ha.

Lalu di Sumatera Selatan ada 6.000, Jambi ada 6.000 ha, Sulawesi Tengah ada 5.000 ha dan Sulawesi Selatan ada 5.000 ha. Berdasarkan temuan itu, Koalisi meminta aparat melakukan penegakan hukum terhadap seluruh pertambangan yang beroperasi di dalam kawasan hutan konservasi.

Koalisi juga menemukan banyak IUP yang statusnya non CNC (non clear and clear) atau legalitasnya secara administratif tidak dapat dipertanggungjawabkan atau bermasalah. Di Kalimantan Selatan ada 441 unit, Bangka Belitung (484), Kalimantan Tengah (298), Kalimantan Barat (292), Sulawesi Selatan (236), Sulawesi Tengah (134) dan Sulawesi Tenggara (110).

"Kami mendesak pemerintah daerah dan pusat segera mencabut seluruh IUP pertambangan yang non CNC," kata Pius Ginting. KPK memang mengumumkan bahwa selama dua tahun terakhir ada 721 izin pertambangan yang dicabut atau tidak diperpanjang di 12 provinsi, di mana 70% adalah untuk pertambangan batubara.

Koalisi Anti Mafia Tambang menyerukan kepada KPK untuk melanjutkan pengawasan terhadap sektor mineral dan batubara untuk memastikan reformasi tata kelola secara total. Karena hanya sebagian kecil yang tercakup dalam tahap pertama koordinasi dan supervisi mineral batubara oleh KPK.

"KPK harus menunjukkan keseriusannya dengan melanjutkan dan meningkatkan juga untuk Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang mencapai lebih dari 70% dari produksi nasional," kata Pius Ginting.


UNTUNG WIDYANTO

https://nasional.tempo.co/read/news/2016/02/16/206745399/potret-industri-tambang-izin-abal-abal-dan-tidak-reklamasi

Walhi Segera Gugat Semua Aturan Wilayah Tambang

KBR, Jakarta - LSM Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nasional bakal mengugat semua peraturan pemerintah tentang wilayah pertambangan yang sudah diterbitkan. Pasalnya menurut Direktur Kajian WALHI, Pius Ginting, semua peraturan pemerintah tentang wilayah pertambangan tidak menyertakan putusan Mahkamah Konstitusi soal terkait partisipasi warga dalam penetapan wilayah pertambangan atau hak veto rakyat yang tertera dalam Undang-Undang No 32 tahun 2009.

Selain itu, Walhi juga bakal melaporkan pemerintah kepada Ombudsman, lantaran tidak melayani publik dengan baik terkait hak warga di sekitar wilayah tambang.

“Ini menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi no 32 tahun 2009 bahwa pemerintah perlu membuat aturan tentang bagaimana masyarakat bisa setuju atau berpartisipasi manakala kawasan mereka dijadikan kawasan pertambangan. Nah, keputusannya sudah keluar tahun 2010, dan ini sudah berganti pemerintah, tapi belum melakuan atau mengeluarkan peraturan pemerintah tentang hak veto rakyat ini atau hak persetujuan rakyat,” ujarnya kepada KBR saat dihubungi, Minggu, 10 Januari 2016.

Pius Ginting menambahkan, referendum lokal telah banyak diadopsi di pelbagai negara kala penambangan masuk ke ruang hidup warga. Bahkan di Amerika Latin, komisi pemilu mereka memfasilitasi pelaksanaan referendum lokal tersebut.

http://portalkbr.com/headline/01-2016/walhi_segera_gugat_semua_aturan_wilayah_tambang/78188.html

https://soundcloud.com/audiokbr/walhi-segera-gugat-semua-aturan-wilayah-tambang

COP Paris Kurang Libatkan Komunitas Masyarakat

Aktivis Walhi Nasional, Pius Ginting bersama aktivis lingkungan dari berbagai belahan dunia di Paris/kompas.com

MONITORDAY.com, Paris - Komunitas masyarakat yang melakukan kerja-kerja mitigasi dan adaptasi perubahan iklim kurang dilibatkan dalam Konferensi Tingkat Tinggi PBB tentang Perubahan Iklim ke-21 [COP-21] di Paris, Prancis. Ini akan menjadi catatan saat pelaksaan konferensi serupa pada 2016 yang akan digelar di Maroko.

"Ada yang kurang muncul dalam COP Paris ini yaitu komunitas masyarakat. Padahal kita memiliki banyak komunitas masyarakat yang sudah melakukan kerja-kerja mitigasi dan adaptasi perubahan iklim," kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar di Paris, Sabtu [12/12].

Siti menuturkan, diskusi dan seminar yang digelar di paviliun Indonesia selama 12 hari pelaksanaan KTT Iklim masih didominasi pihak swasta, lembaga nonpemerintah serta pemerintah.

Padahal, pemerintah berupaya merangkul semua elemen mulai dari pemerintah dan komunitas masyarakat serta pihak swasta untuk terlibat dalam mengisi kegiatan di paviliun dan membagi pengalaman dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Ke depan kata Menteri, keterlibatan komunitas masyarakat akan ditingkatkan dan hal itu menjadi catatan penting yang akan dibahas dalam evaluasi menyeluruh terhadap Delegasi RI yang mengikuti COP-21 Paris.

Paviliun Indonesia di arena COP Paris cukup menarik perhatian para peserta konferensi dan delegasi negara lain. Hal itu terlihat dari setiap sesi seminar dan diskusi yang selalu dipadati peserta.

Koordinator Paviliun Indonesia, Agus Justianto mengatakan selama KTT Iklim di Paris, ada 47 kegiatan seminar dan diskusi panel yang diisi parapihak mulai dari kalangan swasta, pemerintah dan kelompok masyarakat sipil.

Sebagian besar sesi teresebut mengulas tentang upaya parapihak dalam mitigasi perubahan iklim yang mendukung upaya Indonesia dalam menurunkan emisi sesuai yang ditargetkan yakni 29 persen pada 2030 dengan usaha sendiri dan 41 persen dengan bantuan internasional.

"Beberapa pihak memang menyoroti kegiatan di paviliun, tapi dari 47 sesi, hanya tujuh sesi yang diisi oleh pihak swasta," kata Agus.

Dia mengatakan bahwa pendanaan paviliun tidak berasal dari APBN tapi dukungan sejumlah perbankan, termasuk pihak swasta yang dikoordinir Kadin. Dua perusahaan yang langsung memberikan bantuan kepada panitia antara lain grup perusahaan kertas dan bubur kertas, APRIL dan perusahaan Arsari Grup milik Hashim Djojohadikusumo.

Sebelumnya sejumlah aktivis lingkungan menyoroti kegiatan di paviliun Indonesia di Le Bourget yang didominasi pihak swasta. Bahkan grup perusahaan yang memiliki rantai pasokan dari perusahaan yang sedang diusut karena kasus pembakaran hutan dan lahan beberapa waktu.

"Grup perusahaan yang terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan tampil seperti malaikat di COP Paris dan menjelaskan upaya mereka dalam mitigasi, ini sangat ironis," kata Eksekutif Nasional Walhi, Pius Ginting. [Ant]

(Kristian Ginting)

http://www.monitorday.com/detail/21343/cop-paris-kurang-libatkan-komunitas-masyarakat/ http://www.antaranews.com/berita/534724/menteri-lhk-nilai-cop-paris-belum-libatkan-komunitas http://majalahkartini.co.id/berita/menteri-lhk-cop-21-paris-belum-libatkan-komunitas-masyarakat

Perlawanan Rakyat di Bima, Pulau Padang Cuatkan Pentingnya Pemahaman Ekologi bagi Gerakan Progresif Indonesia

Pius Ginting*

Rakyat di Kecamatan Sape Bima membentuk Front Rakyat Anti Tambang (FRAT) dalam perjuangan mereka pertahankan lingkungan hidup. Penamaan organisasi perlawanan ini dan tujuan yang hendak dicapai berbeda sekali dengan tuntutan yang biasa diusung oleh gerakan kiri di Indonesia.

Misalnya kita bandingkan dengan program PAPERNAS (partai persatuan nasional). Partai yang didirikan tahun 2007 oleh aktivis kelompok kiri ini mengusung program yang mereka sebut sebagai Tri Panji. Yakni, penghapusan utang luar negeri, nasionalisasi/ambil-alih industri pertambangan, dan bangun pabrik/industri nasional untuk kesejahteraan rakyat.

Jelas program yang kedua dan ketiga berbeda dengan semangat perlawanan rakyat Kecamatan Lambu dan Kecamatan Sape, Bima. Rakyat di bagian paling timur pulau Sumbawa ini sama sekali tak menghendaki perusahaan tambang di ruang hidup mereka. Karena mereka peka akan persoalan yang ditimbulkan pertambangan di lingkungan mereka. Selain tanah pertanian yang mereka kelola terancam, yang lainnya adalah persoalan lingkungan, berupa hilangnya hutan, sumber mata air mereka. Demikian penuturan Muzakir (?), seorang pemuda Kecamatan Lambu yang tergabung dalam FRAT kepada penulis. Belum lagi potensi pencemaran di daerah pantai akibat erosi yang ditimbulkan perusahaan tambang.

Tuntutan rakyat Bima menolak tambang di ruang hidup mereka juga mengandung perbedaan jika bukan pertentangan dengan Gerakan Pasal 33 (bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat) yang kini diusung oleh partai kiri di Indonesia.

Gerakan kiri bisa mengklaim bahwa, pandangan rakyat yang selama ini hanya jadi penonton dan mendapatkan getah dari eksploitasi sumber daya alam akan berubah saat industri pertambangan dinasionalisasi. Seperti yang dituntut oleh Papernas. Dengan membandingkan dengan negara lain tempat kekuatan kiri sedang memimpin, klaim ini runtuh. Kita bandingkan dengan Peru dan Bolivia yang saat ini disebut dipimpin oleh kekuatan kiri. Media online yang dikelola aktivis kiri, Berdikari menyebut Ollanta Humala sebagai presiden kiri. Disebutkan “Ollanta Humala adalah bekas kolonel yang berpikiran maju dan anti-imperialisme. Humala menggambarkan politiknya sebagai anti-neoliberal dan mendukung integrasi Amerika Latin. Tekanan pokok kampanyenya adalah distribusi kekayaan yang lebih adil kepada seluruh rakyat. Selain itu, Humala menjanjikan akan menyusun konstitusi baru guna menjamin hak demokrasi rakyat, pendidikan dan kesehatan gratis, peran negara yang lebih besar dalam perekonomian, dan kontrol negara terhadap sumber daya alam.”

Setelah Humala berkuasa, rakyat di Peru daerah Conga melakukan aksi besar-besaran menolak rencana masukknya tambang Newmont. Rakyat daerah Conga tak hendaki hutan, sumber air dan bagian lain dari lingkungan hidup mereka hancur karena pertambangan. Saking hebatnya aksi penolakan warga, Humala menetapkan daerah tersebut dalam keadaan darurat. Tentara dikerahkan, para pentolan penolakan tambang ditangkap. Seperti tekad rakyat Bima yang tak padam setelah pengepungan dan penembakan 24 Desember 2011, dalam tempo sebulan setelah represi di Conga, kembali ribuan rakyat di Peru melanjutkan aksi.

Dalam kasus Peru aktivis kiri masih bisa berkilah, bahwa Humala tak konsisten sebagai pemimpin kiri dengan program kontrol negara atas sumber daya alam. Karena masih perbolehkan tambang Newmont.

Kini kita bandingkan dengan Bolivia. Evo Morales membuat berbagai terobosan dahsyat dalam perspektif lingkungan. Konstitusi Bolivia adalah satu-satunya di dunia yang mengakui lingkungan sebagai subjek hukum. Dengan kata lain, sungai, gunung, hutan bisa menggugat siapa saja yang melanggar kepentingannya. Disetarakan dengan individu manusia atau badan hukum yang umum dikenal sebagai subjek hukum. Pemerintah Bolivia paling maju di pertemuan internasional seperti Konvensi Iklim menuntut tanggung jawab negara maju sebagai perusak terbesar lingkungan hidup demi kemajuan negara mereka. Bolivia juga mengusulkan adanya pengadilan kejahatan lingkungan internasional.

Namun pemerintahan Evo Morales tetap hadapi perlawanan hebat dalam negerinya saat memulai proyek jalan raya lewat sebuah kawasan hutan. Ribuan penduduk aksi yang peka akan dampak negatif masuknya proyek jalan ke ruang hidup mereka melakukan protes luas. Puluhan ribu rakyat terlibat. Kekerasan terjadi . Akhirnya, Morales harus mengalah dengan membatalkan proyek jalan tersebut.

Bolivia yang kiri dibawah Morales masih tergelincir dalam persoalan pembangunan yang dilakukan tanpa diawali terlebih dahulu lewat proses menanyakan persetujuan rakyat atau ketidaksetujuan rakyat yang terdampak (veto rakyat). Dan dalam kasus pembangunan jalan ini, rakyat yang umumnya penduduk pribumi memilih kelangsungan ekosistem mereka sebelumnya, dan menolak pembangunan jalan.

Arti Sosial Lingkungan

Persoalan lingkungan terkait dengan persoalan sosial atau kelas. Terlebih dahulu kita perlu menetapkan perspektif yang digunakan dalam melihat persoalan lingkungan.
Alan Schnaiberg, sosiolog eko-marxist dalam The Environment, From Surplus to Scarcity membagi dua pandangan tentang relevansi sosial lingkungan fisik. Pertama, lingkungan sebagai rumah manusia. Konteks ini mendasari isu-isu “perusakan tempat tinggal/sangkar” kita lewat berbagai polusi. Seperti halnya rumah, persoalan estetika lingkungan fisik menjadi perhatian pandangan ini. Orang ingin punya rumah bersih, menarik, beragam, tak monoton untuk ditinggali. Berbagai persoalan tentang ketidaknyamanan visual terhadap lingkungan fisik: kotor, rusak, monoton penuh sampah—berbagai kelompok sosial telah mengambil hal ini sebagai misi perbaikan terhadap rumah kolektif. Usaha tersebut tetap penting, tapi Allan Schaneberg mengkategorikannya sebagai perhatian “kosmetik”.

Konsep kedua, lingkungan sebagai basis keberlanjutan masyarakat. Dalam hal ini lingkungan dilihat sebagai tempat/locus bagi semua dukungan material bagi manusia. Kita perlu memahami stuktur produktif lingkungan fisik-biotik. Bumi tidak sekadar rumah yang dijaga, tapi condicio sine qua non kehidupan.

Berdasarkan pandangan kedua ini, kita perlu memahami evolusi kehidupan dan manusia, sebagaimana Marx dan Engels mengapresiasi karya Darwin bahwa kehidupan berkembang dalam proses lewat proses panjang, milyaran tahun. Bentuk kehidupan alami yang ada sekarang ini, tepatnya sebelum didistorsi secara masif oleh kepentingan kapital adalah dinamika alam yang perlu kita pahami hukum-hukumnya, agar memungkinkan adanya kehidupan yang berkelanjutan. Mewariskan bumi yang lebih baik bagi generasi berikutnya.

Tak mungkin ada pembangunan berkelanjutan dibawah kapital. Contoh paling nyata adalah Indonesia telah lampaui produksi puncak minyak. Tak ada lagi minyak di P.Brandan, Sumatera Utara karena telah disedot dari masa Belanda. Batubara Indonesia berdasarkan cadangan dibagi tingkat produksi maksimal hanya bertahan 20 tahun. Setelah itu? Alam telah rusak, dan tidak ada strategi/perencanaan peralihan ke energi dan lapangan pekerjaan lain tanpa PHK.

Apa yang diperjuangkan rakyat di Kecamatan Lambu dan Pulau Padang bukan sekadar konflik agraria. Lebih dari itu adalah perjuangan mereka akan dukungan lingkungan bagi kehidupan mereka, kini dan generasi seterusnya. Perjuangan lingkungan adalah bagian penting dari perjuangan sosial/kelas. Bahkan kian penting kini seiring dengan meluasnya caplokan kapitalis atas ruang hidup dan lingkungan fisik kita, seperti kelakukan Newmont dan Freeport melakukan pembuangan material fisik limbah tambang ke laut, pembuangan limbah tambang terbesar di dunia ke laut.

*Pengampanye Energi dan Tambang WALHI Indonesia

https://koranpembebasan.wordpress.com/2012/02/15/perlawanan-rakyat-di-bima-pulau-padang-cuatkan-pentingnya-pemahaman-ekologi-bagi-gerakan-progresif-indonesia/

Bima, Sudut Kecil Ruang Hidup Rakyat

Pius Ginting

Sekali masa, Marx menulis surat bahwa era kapital pada masa pertengahan abad 19 belum mendekati usai. Ruang luas untuk berkembang masih tersedia. Kapital baru berkembang di sudut kecil dunia (a little corner of the world), benua Eropa Barat. Banyak ruang benua belum dieksploitasi, jadi sumber bahan mentah dan lalu pasar tambahan. Tambang di Papua belum lagi dipetakan, bahkan riwayat panjang tambang timah di pulau Bangka oleh kapital Belanda baru dimulai tahun 1850.

Kini, awal abad 21. Kapital benar-benar menguasai semua ruang hidup. Sebaliknya, ruang hidup rakyatlah yang tersisa tinggal sudut-sudut kecil. Perusahaan perkebunan, pertambangan, industri kayu menempati sebagian besar ruang hidup di Indonesia dan negeri terbelakang lainnya. Tak hanya di darat, di laut pun ruang hidup rakyat terdesak ekspansi kapital. Sengketa rakyat dan kapital terjadi di lepas pantai Teluk Tolo, pulau Tiaka, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah Agustus 2011 adalah salah satu contoh.

Kapital telah mengeksploitasi hampir sempurna semua benua, ruang hidup rakyat. Kapital telah hisap minyak Indonesia lewat beragam bendera korporasi, seperti Caltex (kini Chevron), Shell dan lainnya hingga Indonesia telah lewati puncak produksi minyaknya tahun 1977.

Di negeri terbelakang, salah satu prioritas kapital adalah memakan sumber daya alam, sektor yang perlu lahan luas. Ekspansi kapital terhadap sisa-sisa terakhir ruang hidup rakyat tak terelakkan menimbulkan konflik intens. Kapital yang menghidupi diri di sektor sumber daya alam membutuhkan ruang luas, dan bagaimanapun rakyat perlu ruang hidup. Penghujung tahun 2011 kembali terjadi konflik rakyat dengan kapital, yakni di Bima, pulau Sumbawa, NTB.

Luas Pulau Sumbawa adalah 14.386 km persegi. Di sebelah barat, telah terdapat tambang Newmont Nusa Tenggara. Kini menguasai ruang seluas 13,2 kilometer persegi untuk tambang Batu Hijau.[1] Newmont mengklaim memiliki tiga blok tambang lain ke arah timur, yakni Lunyuk Utara, Elang, Rinti, dan Teluk Panas. Keseluruhan blok baru ini akan membutuhkan lahan lebih luas dibanding tambang Batu Hijau. Belum lagi penggunaan ruang lautan yang terdampak limbah tambang, kini besarnya 140.000 ton per hari (21 kali harian sampah kota Jakarta) dibuang ke Teluk Senunu, sebelah barat daya Pulau Sumbawa. Sebelah timur Pulau Sumbawa adalah Kabupaten Bima.

Pilkada dan Izin Pertambangan

Tanggal 28 April 2010 adalah tanggal disahkannya paket 15 buah izin usaha pertambangan oleh Bupati Bima. Adalah janggal izin pertambangan dikeluarkan sebanyak itu sekaligus di tingkat Kabupaten, mengingat pertambangan membutuhkan ruang yang luas. PT. SMN dapatkan IUP bernomor 188/45/357/004/2010, seluas 24.980 Ha; dan PT. Indo Mineral Cipta Persada mendapatkan 3 Izin Usaha Pertambangan. Luas Izin Usaha Produksi mineral logam minimal 5.000 (lima ribu) hektare dan maksimal 100.000 (seratus ribu) hektar, menurut Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Luas ke-15 izin perusahaan tersebut jauh di atas luas minimum, seperti tambang SMN. Kelima belas izin ini dikeluarkan dua bulan jelang Pilkada Bima, 7 Juni 2010. Sudah sering dilaporkan aktivis dan media bahwa para kepala daerah yang ikut lagi dalam ajang pilkada obral izin untuk dapatkan dana pemenangan. Ridha Saleh, dari Komnas HAM menyatakan dana izin pertambangan dimanfaatkan oleh kepala daerah incumbent untuk menghimpun dana kampanye pilkada. Indikasinya, pemerintah daerah royal mengeluarkan izin pertambangan menjelang pemilihan kepala daerah.[2]

Pilkada Bima 2010 tergolong sengit, bahkan kantor partai kandidat yang menang pilkada dibakar warga yang kecewa calonnya kalah. Kesengitan tentu berbanding lurus dengan biaya yang dikeluarkan. Sengketa pilkada ini pun berlanjut ke Mahkamah Konstitusi, namun pengadilan tetap memenangkan kandidat incumbent yang keluarkan izin tambang tersebut.

Kian tumbuh, kian mendominasi ruang hidup rakyat

PT SMN beroperasi di kecamatan Lambu dan Kecamatan Sape. Dalam mengerjakan proyek tambang di Bima, perusahaan ini mengajak Arch Exploration, perusahaan tambang terdaftar di Australia. PT.SMN tampaknya dipasang untuk mendapatkan izin-izin dari bupati. Di samping Bima, PT SMN juga koalisi dengan Arch Exploration untuk proyek tambang emas di Trenggalek, Jawa Timur.

Managing Director Arch Exploration Limited, John Carlile seorang geologis lebih dari 30 tahun bekerja di eksplorasi emas di perusahaan BHP dan Newcrest (perusahaan induk Nusa Halmahera Mineral, NHM) di Asia, Indonesia. Sebelumnya, sebagai manajer ekplorasi bagi tambang Newcrest Mining, John bertanggung jawab bagi pembangungan dan pengelolaan eksplorasi, akuisisi dan sejumlah aktivitas korporasi yang berujung pada penemuan jutaan ons emas di Gosowong, Kabupaten Halmahera Utara.

John Carlile bisa saja melihat dengan mata sendiri Rusdi Tungapi mati ditembak polisi pada tahun 2006 setelah aksi rakyat sekitar tambang menolak hutan dan tanah pertanian mereka dirusak operasi pertambangan di sekitar Teluk Kao, Halmahera. Berdasarkan penuturan, warga yang protes dikumpulkan, disuruh jongkok. Oleh komandan kepolisian, Rusdi Tungkapi disuruh berdiri dan maju ke depan. Ditembak di depan manajer dan staf perusahaan. Sayang, rekaman media tidak ada seperti kejadian di Pelabuhan Sape, di Bima. Tapi melihat kejadian penembakan di Bima terhadap rakyat dalam posisi yang tak menyerang sama sekali, tampaknya kekejaman kepolisian tersebut masuk akal terjadi.

John ditunjuk menjadi Managing Director Arc Exploration pada tahun 2008[3]. Sebagai eksekutif di perusahaan, dia memastikan budaya kerja perusahaan dan perwakilan ideologi perusahaannya dalam pelaksanaan misi perusahaan. Dia menerapkan perubahan di perusahaan untuk “meningkatkan efesiensi dan meningkatkan keuntungan bagi perusahaan”.

Arc Exploration mengeluhkan penolakan masyarakat yang tergabung dalam Front Rakyat Anti Tambang di Bima pada bulan Febuari 2010. Rakyat yang akrab dengan tanah dan laut hidup sebagai petani dan nelayan tentu peka akan daya dukung lingkungan bagi kehidupan mereka. Bima sebelah timur berbatasan laut dengan Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur. Di Kabupaten ini penolakan masyarakat terhadap tambang membuat Bupati yang baru saja menang Pilkada tahun 2010 mengeluarkan surat menghentikan semua kegiatan izin pertambangan.

Untuk tetap menjalankan operasi tambangnya, Arch Exploration nyatakan dalam Quarter Activities Report Juni 2011 akan melakukan diskusi dan pertemuan intens dengan pejabat pemerintah. Lalu, 29 November 2011, perusahaan nyatakan memulai kembali operasinya.[4] Rakyat agraris yang sangat tergantung kepada alam dalam setiap hari kehidupannya tentu merasa terancam dengan kegiatan tambang yang membongkar lapisan tanah yang bisa dicocoktanami. Berlanjutnya kembali kegiatan tambang inilah yang mendorong warga melakukan aksi protes hingga melakukan aksi pendudukan di Pelabunan Sape, Kabupaten Bima.

Di jajaran direktur Arc Exploration, terdapat George Tahija. Sebagai direktur non eksekutif, dia terlibat dalam perencanaan dan pembuatan kebijakan perusahaan, mengawasi mendorong kinerja direktur eksekutif dan manajemen. Pada saat yang sama dia juga sebagai seorang Komisaris Freeport Indonesia. George adalah anak Julius Tahija.

Julius pernah jadi sersan tentara KNIL, lalu menjadi Ketua Dewan Direksi PT Caltex Pacific Indonesia (kini Chevron) pada tahun 1966, saat Orde Baru membukakan pintu lebar bagi investasi asing di Indonesia. Julius bisa meraih jabatan tertinggi di Caltex tentunya tak terlepas dari jasanya menyelamatkan perusahaan tersebut dinasionalisasi pada tahun 1950-1965 karena kedekatan eratnya dengan Sukarno. Julius dan petinggi Caltex lainnya mendorong agar Freeport melakukan investasi di Indonesia pada tahun 1965[5]. Atas jasanya, Julius diberikan saham oleh Freeport. Padahal, pemerintah sendiri sebagai representasi kepentingan publik Indonesia tidak mendapatkan saham dari Freeport pada masa tersebut.

George adalah salah seorang personifikasi kapital yang terus berkembang, dari generasi bapaknya awal masa Orde Baru hingga awal abad 21, berusaha dapatkan ruang baru untuk berkembang. Kendati itu bertabrakan dengan ruang hidup rakyat.

William Liddle, Profesor Emeritus Ilmu Politik Universitas Ohio, tanggal 8 Desember 2011 dalam orasinya pada Nurcholish Madjid Memorial Lecture V, didukung perusahaan tambang Newmont Nusa Tenggara menyebutkan “ekonomi kapitalis pasar sebagai sistem ekonomi yang paling baik.”[6] Anjuran dia, “kita perlu meninggalkan tradisi teoretisi sosial Karl Marx dan menggantikannya dengan pendekatan filsuf politik Niccolo Machiavelli. Pendekatan Marx terjerumus dalam perang antarkelas dan kurang peka pada cara-cara lain untuk menambah dan meratakan sumber daya politik. Sebaliknya, pendekatan Machiavelli terfokus pada peran individu selaku aktor mandiri yang memiliki, menciptakan, dan memanfaatkan sumber daya politik demi pencapaian tujuannya. Sang individu ciptaan Machiavelli merupakan basis yang menjanjikan buat sebuah theory of action, teori tindakan.”

Sungguh, tindakan Brimob Polda NTB adalah sebuah tindakan Machiavellis. Moralitas pribadi dan publik harus dilepaskan dalam mengatur. Penguasa harus bisa bertindak tak sesuai moral, secara metodik lakukan kekerasan, penipuan dan sejenisnya.

Pilihan waktu penyerangan saat akhir pekan, jelang liburan Natal dan Tahun Baru, diharapkan kurangi perhatian publik. Mengulang kembali kesuksesan penembakan Yurifin dan rakyat Kolo Bawah diatas perahu kecil lepas Pantai Tolo, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, usai protes atas ingkar janji kesejahteraan oleh Medco-Pertamina, di Pulau Tiaka. Serangan sukses. Komandan, Anggota Kepolisian, personel Perusahaan tidak ada yang diadili atas pelanggaran HAM atau pidana, atas hilangnya nyawa rakyat bersenjatakan semangat penyelamatan ruang hidup!

Tapi rakyat Bima, Kolo Bawah, Mesuji, sekitar Teluk Kao dll tidak akan bisa diam lama. Karena mereka sungguh terdesak di sudut kecil ruang hidup yang tersisa. Ke mana lagi mereka pergi? Atau bakar diri bersama, bapak, ibu, anak, depan kantor Bupati?


[1] http://www.infomine.com/minesite/minesite.asp?site=batuhijau

[2] http://www.vhrmedia.com/Obral-Izin-Tambang-Menjelang-Pilkada--berita4489.html

[3] http://www.arcexploration.com.au/IRM/Company/ShowPage.aspx/PDFs/1131-51684774/WiseOwlIndonesianGold

[4] http://www.arcexploration.com.au/IRM/Company/ShowPage.aspx/PDFs/1497-50502448/ExplorationRecommencesatBima

[5] Denise Leith, The Politics of Power, Freeport in Soeharto’s Indonesia, University Hawai’i Press 2003

[6] http://www.paramadina.or.id/2011/12/09/publikasi/artikel/marx-atau-machiavelli.html

***

http://belukarhujan.blogspot.co.id/2011/12/bima-sudut-kecil-ruang-hidup-rakyat.html

True Cost of Chevron Around the Globe

5/24/11 press event in San Francisco, where community leaders from Nigeria, Angola, Ecuador, Indonesia, Alaska, Texas, across California, and other communities that are negatively impacted by Chevron's operations gathered at a Chevron gas station to expose the harms Chevron causes in the communities where they and their members live, work and play.

https://www.flickr.com/photos/justiceinnigerianow/albums/72157626798205140

Days before oil giant’s annual shareholder meeting, local and international community leaders from Nigeria to Ecuador to Richmond reveal firsthand reality of Chevron’s operations are not what is seen on TV.

- Interview Available Now -

WHAT: Press Conference, Report Release, and Chevron Toxic Tour
WHEN: Tuesday, May 24 at 10am
WHERE:
Starts at Chevron Gas Station
1298 Howard Street (9th & Howard)
San Francisco, CA 94103-2712

WHY: On May 25, dozens of local, national, and international community leaders and advocates from and for communities harmed by Chevron’s operations from Angola, Ecuador, Indonesia, Nigeria, Alaska, Texas, and more will attend the company’s annual shareholder meeting in San Ramon, California while supporters rally outside to demand that Chevron agree to change its ways.

As oil and gasoline prices -- and public outrage at the generous government subsidies handed out daily to the oil industry – are on the rise, Fortune Magazine announced that for the fourth year in a row, Chevron -- California’s largest company -- is the nation’s third largest corporation and the world’s sixth largest. Chevron brought in nearly $20 billion in profits last year. What did it do with its vast wealth? According to its Annual Report and the actors in its “We Agree” Ad campaign, Chevron supported human rights, alternative energy, the environment, and local economies.

The reality is much different and the people who know best will expose the true cost of Chevron in three ways:

1. With the release of The True Cost of Chevron: An Alternative Annual Report.

Embargoed until May 24, the report includes accounts by more than 40 authors – led by those on the front lines of Chevron’s operations -- recording egregious corporate behavior in locations as diverse as California, Burma, Colombia, Ecuador, Kazakhstan, Nigeria, the Philippines and the U.S. Gulf Coast, including new sections detailing Chevron’s pursuit of ever-riskier and ever-deeper offshore projects in the South China Sea, the North Sea, and the Canadian Arctic and its role in the Deepwater Horizon disaster. The report also profiles the historic victory and ongoingbattle over Chevron's crimes in Ecuador.



2. Many report authors have traveled to the Bay Area to be available to speak at the Press Conference, including:

Humberto Piaguaje, Amazon Defense Coalition, Ecuador
Emem Okon, Kebetkache Women Development and Resource Centre, Nigeria
Elias Isaac, Open Society Initiative, Angola
Jessica Tovar, Communities for a Better Environment, Oakland, CA
Mardan Pius Ginting, WALHI - Friends of the Earth Indonesia, Indonesia
Gitz Crazyboy (Ryan Deranger), First Nation Dene/Pikini (Blackfoot), Alberta, Canada
Antonia Juhasz, Global Exchange, San Francisco, CA, co-editor of the True Cost of Chevron report.



3. Following the press conference, a Toxic Tour of Chevron’s operations in Richmond will be led by local activists for the press and our national and international allies.

Extra info:
Contact: Antonia Juhasz True Cost of Chevron antonia@globalexchange.org 415-846-5447


http://www.globalexchange.org/news/truth-behind-big-oil-exposed

www.TrueCostofChevron.com

NO VOLVERAN: Tayangan Pendakian Seperempat Menuju Puncak

Proses sosial politik di Venezuela, semenjak pemerintahan Chavez (tahun 1999), sudah cukup sering di muat dalam pemberitaan-pemberitaan media internasional, juga di Indonesia. Di samping berita tentang perang Irak, nuklir Iran, pengisolasian rakyat Palestina, kejadian-kejadian dalam panggung politik Venezuela sering mengetengahkan adegan yang bernilai penting secara politik, tidak hanya bagi negerinya, juga bagi dunia internasional. Kudeta pemerintahan terhadap Chavez (April 2002), pemogokan perusahaan minyak nasional, konflik Chavez dengan media swasta (khususnya RCTV), kegagalan referendum konstitusi (akhir 2007), pertarungan lewat arbritrase dengan salah satu perusahaan minyak internasional, adalah beberapa peristiwa yang mendapat sorotan secara internasional. Kejadian-kejadian tersebut tidak bisa dipungkiri akibat kebijakannya pemerintahan Chavez yang bertentangan dengan kebijakan neoliberal yang berlaku umum saat ini.

Perkembangan yang terjadi di Venezuela adalah perkembangan yang makin progresif, kendati referendum konstitusi kedua kalinya pada akhir tahun 2007 yang diusulkan oleh kekuatan Chavez mengalami kekalahan. Terbukti dengan makin banyaknya perusahaan dan sektor usahanya dimana kepemilikan negara makin besar.

Sebuah film dokumenter berjudul “No Volveran”, dibuat menjelang dan saat pemilihan presiden Venezuela tahun 2006, dimana Chavez kemudian terpilih kembali sebagai presiden, menampilkan perkembangan gerakan rakyat yang telah beranjak lebih maju dibanding dari periode sebelumnya. Bila Chavez sebelumnya, sebagaimana diungkapkan dalam buku Martha Harnecker “Memahami Revolusi Venezuela”, harus berupaya kuat dan kesulitan dalam mengorganisir rakyat, maka film ini menyuguhkan kita sebuah bentuk kegigihan rakyat mengorganisir diri, dan memperjuangkan tuntutannya ke pemerintah. Jika pada tahun 2004, manajemen buruh, manajemen sendiri, ko-manajemen, dan produksi oleh asosiasi produser masih sebatas tuntutan dan impian, maka sejak tahun 2005 telah menjadi kenyataan.

Salah satunya, yang menjadi sentral dalam film ini, adalah perjuangan buruh Sanitarios Maracay, produksinya berupa jamban keramik. Jangan bandingkan dengan perjuangan/aspirasi buruh di pabrik tersebut dengan Indonesia. Bahkan di antara gerakan buruh lainnya di Venezuela, gerakan buruh tersebut merupakan paling maju. Mereka menuntut nasionalisasi 100% terhadap pabrik tempat mereka bekerja, yakni negara menguasai penuh namun operasional/manajemen di bawah kontrol buruh. Sementara itu bentuk kepemilikan lainnya atas perusahaan-perusahaan yang diambil alih masih pada tahap separuh dimiliki oleh buruh dan separuhnya oleh negara, seperti Invepal (kertas). Dalam bentuk kedua ini, maka peningkatan keuntungan usaha sebagian akan menjadi milik buruh yang bekerja di pabrik tersebut. Belajar dari sistem manajemen buruh Yugoslavia (Michael Lebowitz, 2006) bentuk seperti yang terakhir ini juga masih mengandung persoalan, ketika terjadi persaingan antar pabrik, atau masih berpeluangnya terjadi kontradiksi antara pencari pekerjaan, komunitas yang lebih luas dengan buruh yang langsung bekerja di pabrik tersebut. Bentuk manajemen/kepemilikan lainnya yang ditampilkan adalah kepemilikan saham antara koperasi dan pemerintah. Tentu, bentuk ini lebih mundur dibanding dengan dua bentuk yang di atas, terlebih lagi koperasi tersebut masih memperkerjakan buruh yang bukan menjadi pemilik/anggota koperasi.

Membandingkannya dengan Indonesia

Membandingkan dengan Indonesia, tentu akan banyak perbedaan. Selain perbedaan lokasi geografis dan demografisnya, perbedaan yang paling penting adalah perbedaan kemajuan/konteks gerakan dan karakter pemerintahan yang ada di Venezuela dan Indonesia. Sejak terjadi gerakan protes rakyat mengguncang struktur kelas mapan namun direpresi oleh pemerintah pada tahun 1989, yang dipicu oleh kenaikan harga minyak, yang dikenal dengan peristiwa Caracazo, gerakan rakyat makin masuk ke tengah panggung politik, terutama setelah kemenangan Chavez sebagai presiden pada tahun 1998. Pemerintahan Chavez telah berhasil menulis ulang/memenangkan referendum konstitusi yang lebih pro-manusia (rakyat) tahun 1999, melaksanakan program-program ambisius yang meningkatkan indeks kualitas sumber daya manusia lewat bebagai misi, seperti Misi Barrio Adentro (kesehatan), Misi Robinson (melek huruf), perumahan, dan lain-lain.

Sementara di Indonesia, gerakan rakyat masih menjadi figuran dalam panggung politik nasional. Di luar keberhasilannya membukakan ruang yang lebih demokratis, membukakan panggung politik bagi para pemain baru untuk bersimbiosis-mutualisme dengan pemain sebelumnya, tidak banyak yang bisa dicatat atas prestasi gerakan rakyat di Indonesia, kalau tidak boleh dibilang mengalami kemunduran semenjak pemerintahan Megawati.

Apa yang disuguhkan dalam film No Volveran layaknya sebuah tayangan apa yang terjadi dalam jarak seperempat menuju pucak dalam sebuah pendakian. Di sisi lain, kita baru seperempat pendakian dari bawah kaki gunung. Tentunya, vegetasi gerakan, kesegaran cuaca bagi pemikiran rakyatnya dan keindahan yang tertampil akan mengalami perbedaan kualitas dari kedua ketinggian tersebut.

Kembali ke Realitas Kita

Dengan kondisi gerakan di Indonesia yang masih figuran dan lemah, maka tentu menjadi tugas adalah memperbesarnya. Saat ini, tentu gerakan di Indonesia tidak terilusi akan tercapainya kemenangan dengan segera. Sebagaimana dikatakan oleh Meyer (nama samaran seorang progresif Rusia), kita tidak terilusi kemenangan, kita tidak akan menang saat ini. Pekerjaan sekarang adalah menjatuhkan otokrasi. Tidak menjatuhkan otokrasi karena prospek kemenangan masih jauh adalah tindakan yang salah dan bukan karakter organisasi progresif (David Shubb). Kendati pendapat tersebut dia ungkapkan pada tahun 1905, relatif memiliki ketepatan dengan Indonesia saat ini.

Kelompok yang tidak terilusi jelas melihat bahwa Pemerintahan SBY-Kalla tidak saja bukanlah pemerintahan populis (yang melandaskan kekuasaannya dengan memberi sogokan-sogokan kepada rakyat tanpa upaya serius meningkatkan kapasitas rakyatnya), namun lebih ekstrim dari itu dia adalah pemerintahan pro-investor. Hal tersebut tampak di antaranya dalam kasus Lapindo dimana dana APBN diporot untuk membayar apa yang seharusnya menjadi tanggungan Lapindo Brantas Inc, atau pelajaran dari dihentikannya kasus BLBI.

Isu nasionalisasi bagus untuk diketahui, dan perlu untuk dipahami. Namun memprioritaskan isu nasionalisasi dengan konteks pemerintahan yang ada sekarang, bukanlah tindakan yang efektif, sesuai dengan ketinggian pendakian kita saat ini. Prioritas utama adalah memblejeti pemerintahan yang tidak pro rakyat, dan menarik rakyat luas untuk masuk dan mendukung kelompok gerakan. Dengan membesarnya kekuatan rakyat, (dan menghasilkan pemerintahan yang progresif), barulah tuntutan nasionalisasi menjadi realistis dan memiliki pijakan.

Apa yang disungguhkan oleh film No Volveran adalah gambaran gerakan yang akan terjadi di depan, jika saja kita berhasil melanjutkan pendakian, dengan keberhasilan membangun kekuatan yang lebih besar, dengan kerja-kerja yang terukur kemajuannya sepanjang rute pendakian.

Ditulis oleh: Pius Tumangger, anggota Aliansi Muda Progresif.

Maksimalisasi Kekuatan Masyarakat Sipil

Tak dapat lagi kita menutupi kenyataan, permasalahan sosial yang terus masih tetap memburuk menimpa kehidupan masyarakat bawah/miskin, yang sejatinya menjadi ruang hidup organisasi-organisasi seperti Lembaga Swadaya Masyarakat dan organisasi massa, yang kini sering juga disebut dengan Civil Society Organization (CSO). Permasalahan ekonomi dan sosial yang meluas bersamaan dengan struktur pemerintahan yang memastikan berjalannya mekanisme demokrasi yang juga belum berdiri kokoh. Berkaitan dengan agenda penguatan masyarakat sipil, tak dipungkiri, militerisme, yang terbangun selama 32 tahun kekuasaan Orde Baru, belum sepenuhnya berhasil terbersihkan dari jalan raya demokrasi.

Pemilu multipartai sudah berlangsung dua kali, pemilihan presiden dan kepala daerah secara langsung telah pula diselenggarakan. Namun, struktur militer sebagai penyokong utama militerisme di dalam wilayah masyarakat sipil masih merupakan hambatan untuk peningkatan kualitas demokrasi, keberadaan lembaga teritorial yang kokoh berdiri dan tak tersentuh oleh arus perubahan reformasi, membuat pengaruh kekuatan militer terhadap kekuasaan trias politika (ekskutif, legislatif dan yudikatif) dan juga ke dalam wilayah-wilayah masyarakat sipil masih dominan dan tidak bisa dipungkiri. Paling tidak, dengan struktur yang demikian, dia menjadi variabel yang harus diperhitungkan oleh pemerintahan yang sipil sekali pun dalam menentukan kebijakan-kebijakannya, ditambah lagi dengan dampak sosiologis dan psikologi yang tercipta selama masa kekuasaan Orde Baru.

Kalau disepakati, di samping militerisme, problem pokok yang sekarang sangat dihadapi kehidupan mayoritas rakyat sipil adalah globalisasi berserta ekses-eksesnya, primodialisme/feodalisme yang kadang mencuat dalam bentuk konflik horizontal di dalam masyarakat, dan ketidakpatutan-ketidakpatutan lembaga negara (korupsi, mempermainkan hukum demi kepentingan penguasa). Kesemua ini memberi akibat yang merugikan bagi semua kelompok sosial—semua sektor, ras, dan gender.

Agar tidak menjadi ahistoris, proses ini tidak terlepas dari sejarah negara dunia ketiga pasca-pembebasan kolonial, yang secara secara internal, belum menghasilkan pemerintahan yang secara organik berasal dari rakyat, yang senapas dengan penderitaan rakyat, dan berupaya keras demi kemajuan rakyat dan demokrasi, dan secara eksternal belum sepenuhnya berhasil menempatkan relasi Selatan-Utara dalam posisi yang seimbang, bekerja sama demi kemajuan, keadilan sosial dan perdamaian dunia.

Proses yang belum selesai ini menghasilkan pemerintahan yang bertentangan dengan basis sosialnya. Indonesia yang pernah bisa melakukan relasi dan sikap politik yang independen pada tahun 1949-1965, kini menjadi menjadi tergantung, sehingga pemerintah berkali-kali melakukan kebijakan yang kontroversial, seperti privatisasi, pencabutan subsidi yang merupakan bagian kebijakan arus utama ekonomi neoliberal, di dalam penyelenggaraan negara yang belum sepenuhnya demokratis. Karena kontradiksi ini, tidak heran penerimaan rakyat terhadap pemerintahan yang baru naik tidak berlangsung lama. Dalam periode yang singkat sudah medapatkan resistensi-resistensi dari basisnya, dan tidak sedikit pemerintahan ini kemudian terjatuh oleh perlawanan rakyatnya akibat dampak-dampak kebijakan globaliasi dan neoliberal yang diterapkan, seperti banyak terjadi di negara Amerika Latin.

Semenjak tahun 1970-an muncul lah institusi yang kini dikenal sebagai Lembaga Sosial Masyarakat, yang melakukan advokasi, pengorganisiran dan penelitian-penelitan permasalahan sosial. Sepanjang tahun 1970-1990-an gerakan ini memainkan peran di dalam advokasi, mobilisasi meliputi berbagai sektor, ras, region terhadap persoalan yang dihadapi oleh rakyat, yang berbenturan langsung dengan modal bertaut dengan intrumen negara yang represif. Pembangunan organisasi massa di lapangan rakyat sipil dilakukan; namun, terdapat satu warna yang umum: menjaga jarak terhadap alternatif yang bersifat politis. Ilusi yang ditanamkan oleh penguasa Orde Baru secara sadar atau tidak sadar, dimamah biak oleh lembaga swadaya masyarakat. Walau kerap berhadapan dengan negara, watak perjuangannya tidak politis. Ketika permasalahan rakyat telah akut dan berlarut-larut tidak banyak yang memiliki agenda penggantian terhadap kekuasaan yang ada dan menawarkan solusi alternatifnya, termasuk sistem alternatif yang ditawarkan. Tentu dengan perjuangan seperti ini menghasilkan output perjuangan yang berbeda pula.

Dengan menjauhkan rakyat dari alternatif perjuangan dan organisasi yang bersifat politis, membuat basis pengorganisiran tidak membuahkan masyarakat sipil yang kuat. Perjuangan menjadi fragmentatif, mayoritas terjebak kepada pemenuhan tuntutan yang mendesak yang dihadapi (advokasi kasus), tidak berkemampuan membangun wadah organisasi yang mampu merespon berbagai permasalahan, dan juga memiliki visi ke alternatif pembangunan kekuatan masyarakat sipil dan demokrasi. Ini terlihat dari warisan massa mengambang yang diplot oleh Orde Baru, tidak berhasil diselesaikan. Maraknya pengaruh politik uang, mobilisasi pemilih lebih kepada pencitraan yang lewat media, bukan berdasarkan program dan pengamatan historis perjuangan partai yang dipilih, yang kini banyak dikeluhkan para intelektual, adalalah termasuk konsekuensi perjuangan yang diambil sebelumnya. Dengan metode pemberdayaan masyarakat sipil seperti ini, tentu memiliki keterbatasan-keterbatasan basinya dan kualitas demokrasi yang diambil. Kualitas politik basis massa rakyat membentuk kualitas sistem demokrasi. Namun pengalaman di lapangan, sering pembicaraan tentang alternatif politik ini dihindarkan, dan sehingga mereproduksi gambaran politik yang mekanik dan vulgar: sebatas dukung-dukungan semata, wilayah pertarungan kepentingan yang sempit.

Kejatuhan Suharto, secara internal akibat gerakan mahasiswa yang kemudian meluas menjadi perlawanan seluruh rakyat, membuktikan kemampuan gerakan rakyat sipil yang sudah berwatak politis. Walaupun banyak mahasiswa berpuas diri menggambbarkan perjuangan mereka semata perjuangan moral semata, namun tidak bisa diingkari mereka telah memasuki wilayah pertarungan politis. Tujuan dan hasrat perjuangan bukan lagi advokasi dalam batas-batas domain kekuasaan Suharto, namun melihat Suharto itu sendiri sebagai sumber masalah yang memberati kehidupan rakyat. Gerakan ini tentu tidak bisa dilepaskan dari resultan perlawanan masa-masa sebelumnya. Dari sini sudah terlihat empiris, hanya gerakan yang memiliki karakter perjuangan keluar dari domain kekuasaan dan sistem yang ada sanggup membawa perubahan, dan tentu juga menuntut syarat lainnya, seperti keikutsertaan massa rakyat yang luas dalam perubahan.

Dari penelitian yang beberapa waktu lalu dilakukan oleh Demos yang melibatkan responden 350 aktivis dari berbagai kota, terlihat baik organisasi masyarakat sipil maupun lembaga swadaya masyarakat, mengalami keberjarakan dengan massa rakyat, yang seharusnya menjadi basisnya. Sehingga mengutip istilah Gramsci, mereka tidak menjalankan peran sebagai intelektual organik.

Ini tentu membuat kelemahan bagi kedua-duanya, terhadap lembaga swadaya masyarakat dan massa rakyat. Bagi lembaga swadaya masyarakat, keberadaan seperti ini tidak mampu melakukan agenda perubahan dalam rangka memperkuat posisi masyarakat sipil dan peningkatan kualitas demokrasi. Bagi massa rakyat, dia kehilangan salah instrumen pembantu yang sebenarnya memiliki syarat-syarat yang modern.

Tantangan bagi kita yang berkutat dalam lembaga masyarakat sipil untuk melakukan perbaikan, apakah kita bisa melakukan perubahan di dalam sejarah. Tidak lagi terfragmentatif berdasarkan wilayah profesionalitas masing-masing, tidak terjebak dalam merespon isu-isu yang mendesak semata, namun juga memiliki visi alternatif kedepan, dan tidak terjebak dan mereproduksi gambaran politik yang vulgar dan mekanik. (pius tumangger)

Tulisan ini dibuat pada tahun 2004, namun kelihatannya masih relevan dengan situasi sekarang.

Terjemahan: Memahami Revolusi Venezuela, Perbincangan Hugo Chávez dengan Marta Harnecker

Memahami Revolusi Venezuela,
Perbincangan Hugo Chávez dengan Marta Harnecker

Penulis	:	Hugo Chávez dan Marta Harnecker
Penerbit	:	Aliansi Muda Progresif (AMP) dan Institute Global Justice (IGJ)
Penerjemah	:	Aan Rusdianto, Astri Suryandari, Ayala Zikhra, Moch. Yusuf Supriyadi
Penyunting	:	Pius Tumangger
Cetakan	:	Pertama, Februari 2007
Tebal	:	241 Halaman
ISBN	:	978-979-16096-0-9

http://monthlyreview.org/product/understanding_the_venezuelan_revolution/

Buku ini membantu meperjelas tantangan-tantangan yang dihadapi oleh proses revolusi Venezuela yang tengah berlangsung. Peran Chávez yang menentukan dalam mengawali proses dan dukungan luas rakyat yang terus dia dapatkan membuat kita butuh untuk membaca buku ini agar memahami kekuatan-kekuatan dala, pekerjaan yang tampaknya menjadi sebuah tahap dalam transformasi sistem global jangka panjang. Pertanyaan-pertanyaan Martha Harnecker menggali dan menampakkan kecerdasan serta komitmen Hugo Chávez yang mendalam. Buku ini tidak bisa dilepaskan dalam memahami proses revolusioner di Venezuela. Buku wawancara ini juga memberikan gambaran tentang watak demokratik, kecerdasan dan kerendah-hatian Chávez sebagai pejuang revolusioner. Ia tampak tak pernah memendam rasa yang membuatnya dapat menjadi korban perasaan atau sakit hati di hadapan pejuang-pejuang lainnya. Situasi ini ditunjukkan ketika Marta menanyakan: Adakah dalam suatu masa dalam hidup Anda, Anda mengakui kepemimpinan orang lain di samping diri Anda sendiri?

Pengantar Penyunting

Buku ini diterjemahkan dengan maksud memberikan bahan referensi bagi aktivis dan kelompok-kelompok rakyat di Indonesia yang tengah bekerja mengusahakan tatanan kehidupan manusia yang lebih baik. Setelah himpitan kebijakan neoliberal yang diterapkan pemerintah makin terasa berat, sementara kekuatan politik penyelamat keluar dari krisis belum juga nyata terbangun, apa yang sedang berlangsung di kawasan Amerika Latin (salah satu yang terkemuka adalah Venezuela) adalah sebuah penyemangat dan menjadi contoh hidup bahwa kebijakan neoliberal bukanlah perangkat kebijakan yang tidak terelakkan dan tidak bisa dipukul mundur.

Dampak kebijakan neoliberal demikian nyata telah terlihat dan terasa luas oleh rakyat, sehingga intelektual pendukung kebijakan tersebut akan tampak seperti penipu kini. Orang-orang yang percaya dan mudah diyakinkan tidak akan sebanyak tahun 1990-an, ketika pemerintah dan intelektual pendukungnya menyatakan pencabutan subisidi produk dan jasa yang vital buat rakyat (BBM, listrik, kesehatan, pendidikan, air minum, dll) adalah demi peningkatkan efisiensi yang pada akhirnya akan meningkatkan pelayanan. Juga, lapisan masyarakat yang sebelumnya terbawa propaganda neoliberal dengan beragam komentar bernada justifikasi (atas kebijakan yang sebenarnya juga merugikan kepentingan mereka): “wajar BBM naik karena harganya lebih murah daripada sebotol air mineral”, “wajar perusahaan negara diprivatisasi agar terbebas dari korupsi”, “wajar subsidi BBM dicabut agar rakyat tidak dimanjakan dan sumber daya alam bisa dihemat” tidak akan seyakin sebelumnya atas pendapat mereka.

Apa yang terjadi dalam kehidupan sosial ekonomi Venezuela, tanpa bermaksud mengesampingkan kekhususan kedua negeri, juga memiliki kesamaan penting. Rakyat kedua negara mengalami kesulitan hidup akibat naiknya harga-harga kebutuhan. Jika di Indonesia terjadi aksi massa besar tahun 1998 menentang kediktatoran Orde Baru, dipicu oleh kenaikan harga kebutuhan akibat kebijakan ekonomi neoliberal, sembilan tahun lebih awal kejadian serupa juga dialami dan dilakukan rakyat Venezuela: Peristiwa El caracazo–protes kemarahan rakyat timbul saat terjadi kenaikan harga, terutama bahan bakar. Keduanya dihadapi dengan represi oleh pemerintah yang menyebabkan kematian di pihak rakyat.
Jika kelas penguasa di Indonesia secara luas relatif menerima pengunduran diri Soeharto dan menunjuk sendiri wakilnya sebagai pengganti, kelas penguasa di Venezuela memilih mengadili diktator Carlos Andréz Pérez sebagai katup pengaman politik (mempasifkan kembali aksi politik rakyat). Selanjutnya, kelas penguasa berharap kehidupan politik kembali “normal”, yakni urusan politik diserahkan kepada elit-elit politik dan partai yang mapan. Partai besar silih berganti secara periodik memerintah (lima tahunan di sini) lewat mekanisme pemilihan umum, namun struktur ekonomi, sosial tidak mengalami mengalami transformasi apa pun: dari tahun ke tahun rakyat tetap menjadi korban demi keberlangsungan hidup sistem yang menguntungkan minoritas dan meminggirkan mayoritas.
Tingkat kedemokratisan kehidupan negara hanya diukur dari kemulusan proses pemilihan (eksekutif, legislatif) dengan berbagai variasi prosedurnya. Pasca-pemberian suara, kehidupan ekonomi, sosial rakyat sehari-hari kembali diasingkan dari proses dan lembaga-lembaga politik. Pemahaman demokrasi yang kini disebarluaskan (lewat pendidikan pemilih yang diorganisasi banyak LSM, dipantau oleh banyak pengamat) bukanlah konsep demokrasi sebagaimana dinyatakan oleh pembebas lima negara Amerika Latin dari penjajahan, Simon Bolivar, sebagai sistem yang membawa kebahagiaan maksimal bagi rakyat.

Namun kini rakyat Venezuela tidak lagi menjadi korban terus-terus menerus dari sistem demokrasi tanpa partisipasi rakyat (selain memberikan suara saat pemilihan). Setiap perubahan penting yang dilakukan pemerintah Venezuela, rakyat harus ditanyakan dan menjadi penentu—salah satunya tercermin dalam referendum persyaratan perubahan/ amandemen. Pemerintahan Chávez tidak mengeramatkan konstitusi, sebagaimana dilakukan pemerintahan Orde Baru dan banyak politisi hingga sekarang, namun sesuai dengan hakikatnya (dalam sistem negara yang memiliki hukum tertulis), konstitusi adalah aturan-aturan formal mendasar yang rasional bagi mayoritas rakyat. Kini rakyat Venezuela menjalankan apa yang disebut sebagai demokrasi partisipatif. Sangat berbeda dengan proses amandemen Undang-undang Dasar di Indonesia yang tidak melibatkan rakyat.

Juga, pasal-pasal Undang-Undang Dasar Indonesia yang mendukung kepentingan ekonomi dan kesejahteraan rakyat (kekayaan alam digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat, tanggung jawab pemerintah akan pekerjaan, pendidikan warga) jauh dari praktik. Di Venezuela, konstitusi hasil referendum rakyat pada masa pemerintahan Chávez digunakan rakyat sebagai basis mendapatkan hak-haknya dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintahan Chávez melakukan sosialisasi dan pendidikan konstitusi bagi rakyat seperti apa yang dilakukan pemerintahan Orde Baru dengan P-4, tetapi dengan tujuan dan cara yang sangat berbeda tajam tentunya.

Terwujudnya praktik rakyat yang menjalankan dan menentukan kebijakan politik, ekonomi, sosial dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepaskan dari adanya kekuatan politik yang progresif yang berhasil menguasai pemerintahan. Dalam kejadian Venezuela, adalah Chávez dengan partai MVR-nya.

Keberhasilan Chávez dan kekuatan politiknya sampai saat ini tentu berkat ketepatan dalam menentukan strategi perjuangan dan pembangunan organisasi perjuangan rakyat. Satu sisi, gerakannya tidak terjebak ke dalam pragmatisme, yang sering juga disebut beradaptasi dengan real politik (hal ini antara lain tampak dalam strategi tidak mengikuti pemilihan pada saat dia menilai kekuatan progresif dan rakyat tidak akan mendapatkan keuntungan dari proses tersebut pada saat pemerintahan transisi paska Carlos Andréz Pérez). Sisi lain, gerakannya juga tidak bergerak dengan konsep ideal di kepala tanpa memiliki hubungan dengan realitas (sebagaimana perdebatan dalam proses majelis konstituen).
Dalam pengertian yang dibuat Marta Harnecker, politik progresif adalah seni melakukan pekerjaan hari ini untuk membuat mungkin terjadi pada esok hari atas apa yang tidak mungkin terwujud hari ini. Ketepatan dalam menempatkan strategi ini selalu menjadi tantangan dalam setiap perjuangan termasuk bagi kekuatan progresif. Dengan tersedianya alat-alat modern—komputer, metode statistik, akuntansi, dan lain-lain—tentunya bisa digunakan sebagai alat bantuan dalam membuat dan memutuskan strategi yang rasional serta mengukur prospek-propek ke depan demi perkembangan gerakan rakyat, yang sedikit banyak juga diterapkan Chávez dalam perjuangannya (jajak pendapat, menghitung berbagai pilihan-pilihan politik dengan metode modern).

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak Monthly Review Press, secara khusus kepada Martin Paddio yang telah memberikan kemudahan dan solidaritasnya sehingga proses penerbitan buku ini dalam bahasa Indonesia menjadi mulus.
Kepada teman-teman yang telah membantu pembuatan buku ini dalam bahasa Indonesia (korespondensi, menerjemahkan, konsultan atas beberapa istilah, mengoreksi bahasa, menata-letak, produksi): apa yang kita kerjakan ini merupakan kontribusi terhadap pertumbuhan, kebangkitan kekuatan kolektif.

Pius Tumangger

Cuplikan Perbincangan

Soal Korupsi:

Kami sedang berada di tengah-tengah pertempuran yang sulit, karena hal baru harus dibangun di atas reruntuhan yang lama, dan itulah dimana kebiasan buruk menyeret Anda ke belakang. Hingga kini, kami telah mengubah keseluruhan struktur politik-hukum, namun karena hakikat proses damai dan demokratik yang kuat, struktur ini masing ditandai dengan kebiasaan buruknya yang lama, disusupi oleh musuh, dan kadang-kadang jajaran kami sendiri melemah karena hilangnya kesadaran revolusioner. Itulah mengapa kami belum dapat menghilangkan marabahaya korupsi. (bab 2)

Awal Perjuangan:

Di samping itu, saya adalah seorang pemimpin tanpa sumber daya. Kadang-kadang bahkan tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli bahan bakar, kami berjalan kaki ke sini dan ke sana dalam kelompok kecil, banyak dari kami yang ditangkap. Kadang-kadang— sekali atau dua kali dalam satu tahun —Jose Vicente Rangel mengundang saya untuk ikut acaranya di TV; kadang-kadang Alfredo Pena juga mengundang saya masuk ke programnya. Saya ingat saya mengadakan sebuah konferensi pers karena saya baru kembali dari sebuah perjalanan ke Kuba, dan hanya dua orang jurnalis yang menampakkan diri.

Perdebatan Soal Elektoral:

Kami berdebat secara mendalam mengenai arah yang akan diambil. Saat itu, terdapat cukup banyak kontradiksi; beberapa grup menolak jalur elektoral, dan mereka meninggalkan gerakan. Mereka menuduh kami telah mengabaikan revolusi karena tidak melanjutkan perjuangan bersenjata, tapi siapakah yang pernah berkata bahwa senjata menjamin arah revolusi? Sama seringnya, senjata telah menjadi alat kontra-revolusioner. Masih terdapat beberapa individu atau grup yang kritis terhadap proses pemilihan, namun yang lainnya telah kembali bersama kami.Kami tahu, bahwa dengan mengambil jalur elektoral, itu adalah sebuah keputusan strategis yang bisa menjadi sebuah bencana, yakni kami bisa terperangkap ke dalam jebakan yang dibuat oleh sistem kepada kami, menggiring kami ke dalam pasir hidup.

Soal Hubungan Internasional:

Marta, saya ingin Anda mengetahui bahwa kami tidak memiliki ketertarikan untuk memperumit atau merusak hubungan kami dengan AS, apalagi memutusnya. Namun demikian, untuk persoalan kedaulatan dan kemerdekaan kami selalu jelas dan tegas, dan kami telah menyatakan sikap ini bukan hanya kepada AS namun juga kepada semua negara lainnya di dunia.

Resensi:

• Chávez dan Revolusi Venezuela (AJ Susmana, bekasinews, 2 Juli 2008)
• Venezuela: Revolusi Kini Bermakna Partisipasi (Zely Ariane - SERIAL, PR, Mei 2007)
• Tentara Bisa Jadi Agen Perubahan (Tutut Herlina, Sinar Harapan, Mei 2007)
• Belajar dari Hugo Chávez: Membuat Revolusi untuk Mensejahterakan Rakyat (Bonnie Setiawan - IGJ, KPA, April 2007)