Walhi Urges Gov`t to Review Large-Scale Mining Permits

TEMPO.CO, Jakarta - The Indonesian Forum for the Environment (Walhi) has urged the government to review mining permits for large-scale companies in addition to implementing the moratorium on new mining permits to prevent environmental damage.

Walhi’s environment research head Pius Ginting said that the moratorium would not have impacts on domestic coal productions that reached 400 million metric tons. Pius suggested that the government should review large-scale permits, particularly coal business mining permits (PKP2B).

Pius revealed coal productions would be marketed domestically due to its plummeting price in the global market. Without the review, Pius added, environmental issues would continue to exist.

“The moratorium is like a loose brake, and it won’t affect coal productions since coal would be marketed domestically. The government must review existing permits, particularly the PKP2B,” Pius said in a press release with the Mining Advocacy Network (Jatam) and Greenpeace Indonesia on Thursday, April 21, 2016.

Pius also urged government to review infrastructure projects that support the coal sector, such as railway in South Sumatera, Central Kalimantan and East Kalimantan, Those projects, Pius claimed, would instead increase coal production significantly.

Jatam coordinator Hendrik Siregar suggested the government to review the 35,000 MW electrification program, since the generation of 20,000 MW would be powered by coal.

“It means the electrification program would need a massive supply of coal,” Hendrik explained.

Walhi, along with Jatam and Greenpeace Indonesia, urged the government to realize its commitment in reducing the greenhouse gas emissions by evaluating mining permits in Indonesia.


BISNIS.COM

http://en.tempo.co/read/news/2016/04/21/056764557/Walhi-Urges-Govt-to-Review-Large-Scale-Mining-Permits

Konferensi Pers JATAM-WALHI-Greenpeace pernyataan presiden tentang moratorium pertambangan dan sawit

--Konperensi Pers JATAM-WALHI-Greenpeace Terkait "Pernyataan Presiden terkait moratorium pertambangan dan sawit".

Dikirim oleh Debby Chinta Goodwin Manalu pada 19 April 2016

Radja Drone

WALHI yang modern dan akrab dengan teknologi terbaru dalam advokasi.
Kompas kemarin mengedepankan cerita tentang teman kita, dan secara pribadi teman saya saat jadi aktivis di kampus, Irendra Radjawali.
Keterampilan dan pengetahuannya merakit pesawat tanpa awak untuk pemetaan bagi masyarakat diapresiasi.
Kita tertinggal 12 tahun dalam penerapan teknologi dalam advokasi. Teknologi peta digital, GIS, telah dikenal di awal tahun 2000. Begitu juga dengan teknologi MIS (Manajemen Information System). Kini contohnya diterapkan dalam pendaftaran peserta PNLH.
Baru baru ini kita membuat terobosan dengan pengenalan alat pH Meter yang di samping mengukur keasaman, juga mengukur daya hantar listrik (inidikator pencemaran logam), dan alat ini dapat membantu membuat keputusan apakah sampel perlu diuji ke lab atau tidak. Kita telah lakukan pelatihan di Sumatera, dan Kalimantan. Peserta praktik langsung dan diberikan alat tersebut sepulang pelatihan. Tentu diharapkan merawatnya dengan baik (maintenance, alat yang harganya saat ini di pasaran 15 juta).
WALHI akan akrab dengan penerapan teknologi terbaru, dan bergaul dekat dengan praktisi teknologi kerakyatan dan inklusif.
Saya yakin dengan kesatuan "teori dan praktik" kader WALHI secara cepat beradaptasi.
*foto di depan pesawat rakitan tanpa awak oleh tim Irendra Rajawali dan analis jalur kereta api cepat Jabar - Jakarta, minggu lalu.
http://edukasi.kompas.com/read/2016/04/18/16274991/Radja.Si.Genius.Asal.Malang.Pembuat.Drone.Murah
Dikirim oleh Bung Pius Ginting pada 18 April 2016

Testimoni Eva Bande

Saya merasa kawan-kawan yang pernah dipenjara karena perjuangan itu, sekali waktu punya standar perjuangan tinggi.
Mereka tak ambil bagian aman saja dalam perjuangan, seperti pembicara seminar, diskusi dengan donor dalam ruangan, perjalan ke luar negeri, bicara ke media. Bukan berarti mereka tak punya kapasitas untuk itu, percayalah. (Walau mungkin belum setinggi Che Guevara, yang bisa jadi Gubernur Bank Sentral, Menteri Perindustrian, dan juga naik turun gunung berjuang bersama petani).
Kawan-kawan ini rela mengambil bagian terberat dalam perjuangan.
Terima kasih atas dukunganmu, Eva Bande, pejuang agraria perempuan yang sempat kehilangan banyak demi perjuangan.
Sampai rakyat menang!!

---------------------------------------------------
Eva Bande ( Malahayati Malahayati):

Mengapa memilih Mardan Pius Ginting menjadi Eknas Walhi:

Pius Ginting memiliki komitmen yang kuat mendorong terwujudnya gerakan lingkungan yang lebih terintegrasi dengan isu-isu konflik Agraria, pelanggaran HAM, persamaan Hak kaum perempuan, baik lokal-nasional (pun internasional). Saya pribadi mengalami langsung sikap dan tindakan tanpa ragu dari saudara Pius Ginting yang menjadi salah seorang dari sejumlah kawan-kawan lainnya, ketika mendorong pembebasan terhadap saya, pada saat mengalami kriminalisasi negara atas perjuangan penegakan HAM, krisis lingkungan, dan konflik agraria yang kami perjuangkan di Kabupaten Banggai beberapa waktu yang lampau.

Selain itu saya merasa harus mendorong Bung Mardan Pius Ginting untuk menjadi Eknas Walhi, tentu karena semangat, komitmen, dan konsistensi yang ditunjukannya untuk terus mendorong upaya-upaya advokasi terhadap kejahatan lingkungan di daerah untuk dikawal hingga di level nasional. Dengan begitu, harapan kawan-kawan yang bekerja di daerah lebih dekat dengan perwujudannya jika mendapat kawalan yang progresif dari Bung Pius.

Demikian,
Eva Bande

Dikirim oleh Bung Pius Ginting pada 18 April 2016

Bicaralah, Rakyat!

Ketika kau makin diam, kau akan kian dikorbankan.
Bicaralah, rakyat! Benar kata Sub Comandante Marcos. Kata-kata adalah senjata. Dan selama kau diam tak banyak berkata-kata, maka kau kehilangan senjata.
Jangan banyak diam. Berkata-katalah tentang yang kau kerjakan. Dan impianmu. Dan impian bersama massa.
Ya, tentu majikan dan borjuis lebih banyak kesempatan berkata-kata. Karena roda produksinya sudah dijalankan buruh yang tak punya kesempatan banyak berkata kata.
Rebutlah kesempatan berkata kata bagi pembebasanmu. Dan pembebasanku.
*kiri itu demokratis. Kanan itu hirarkis.
Dan puncak hirarki punya banyak kesempatan berkata.
Demokrasi berkata-kata, pemerataan kesempatan berkata-kata, saatnya.
Dikirim oleh Bung Pius Ginting pada 18 April 2016

TERTAWA LEPAS BERSAMA MENKO

Direktur Kajian Walhi Pius Ginting tertawa bersama Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli dalam pertemuan di kediaman resmi Menko Rizal di Jalan Widya Chandra V No. 24, Jakarta, Senin pagi (11/4). Dalam pertemuan itu keduanya membahas sejumlah isu lingkungan di tanah air, juga perlunya Walhi meningkatkan kinerja demi mengawal proses pembangunan nasional berdimensi lingkungan hidup. RMOL

Kawan kawan,
Mengabarkan bahwa besok saya akan bertemu dengan Sang Rajawali Ngepret, Rizal Ramli di rumah dinas beliau. Karena beliau juga adalah aktivis dulunya.
Apakah pertemuan ini menurut teman teman bermanfaat bagi perjuangan rakyat di basis?
Dan kiranya jika ada masukan untuk disampaikan, akan disambut baik. Khususnya tentang kemaritiman dan sumber daya.
*transparansi ke massa ketemu elit.
Dikirim oleh Bung Pius Ginting pada 10 April 2016

Pertemuan pagi ini dengan ahli jurus rajawali kepret, Menteri Kordinator Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli. Masukan masukan tentang pembangunan beresiko telah disampaikan. Di antaranya konsern terhadap PLTU Batubara di pesisir dan reklamasi pantai. Rizal Ramli berpesan agar WALHI lebih kuat dalam kajian dan tidak hanya komentar singkat di media, lalu beralih ke soal lain lagi.

Kita tentu tidak mengubah kerja memperkuat gerakan masyarakat sipil dari garis depan yang terdampak negatif oleh pembangunan.
Dikirim oleh Bung Pius Ginting pada 11 April 2016

http://www.rmol.co/read/2016/04/11/242816/Tertawa-Lepas-Bersama-Menko-

Sarasehan cegah kebakaran gambut

Suasana pertemuan. Sarasehan mencegah kebakaran gambut. Problem pencegahan kebakaran terkait dengan status land ownership. Munadi Kilkoda Riko Kurniawan Advokat Indra Jaya Boy Jerry Even Sembiring

Dikirim oleh Bung Pius Ginting pada 9 April 2016

Sabtu sore yang menyenangkan. Dengan Ketua Badan Restorasi Gambut RI Bang Nazir Foead dan partner hidup Delima Saragih. Sambil makan sore, diskusi tentang perjuangan organisasi non pemerintah, tentang fund raising bagi ornop, dll. Selamat akhir pekan teman teman ditengah suasana duka Bang Balubun meninggal di Ambon. Kebaikan alam semesta menyertai kita semua.

Dikirim oleh Bung Pius Ginting pada 9 April 2016

Dengan Wibi, Muammar Vebry (Uni Eropa). Bagaimana kebakaran gambut tak terjadi lagi. Riko Kurniawan Made Ali Boy Jerry Even Sembiring Advokat Indra Jaya

Dikirim oleh Bung Pius Ginting pada 8 April 2016

NGO, locals seek to halt Central Java coal power plant project

President Joko “Jokowi” Widodo and his entourage inspect the 2,000-megawatt coal-fired power plant site in Batang, Central Java, on Aug. 28, 2015. The US$4 billion plant is expected to be finished in 2019. Construction of the project was delayed due to land acquisition problems. (JP/Suherdjoko )

An environmental group and residents are intensifying their efforts to pressure the government into canceling a US$4 billion coal power plant project in Batang, Central Java as they fear the plant will cause pollution, spur human rights violations and threaten locals’ livelihoods.

The project management’s failure to meet its fifth deadline for financial closures that fell on April 6, unsettled land acquisition and continuing rights violations may help push the scheme to be scrapped, says Greenpeace Indonesia.

“We demand that President Jokowi cancel the project, given the persisting human rights violations and threat to locals’ livelihood in the last five years,” Greenpeace energy campaigner Desriko Malayu Putra told the media in Jakarta on Thursday.

The power plant, touted as the largest in Southeast Asia, is part of President Joko “Jokowi” Widodo's ambitious plan to add 35,000 MW to the electricity grid by building multiple power plants.

Desriko said the project breached Indonesia’s commitment to tackling climate change.

Indonesian Forum for the Environment (Walhi) research head Pius Ginting said the power plant project would produce air pollution in its surrounding areas. “The project will release about 10.8 million tons of carbon emissions per year. It will adversely impact the climate, human health and cause environmental damage” he said.

The power plant is the first project to be developed under a public-private partnership scheme involving the government and Bhimasena Power Indonesia (BPI) – a consortium consisting of Jakarta-listed PT Adaro Energy, J-Power Electric Power Development Co. Ltd. and Itochu Corp., which won the tender for the Batang project in 2011.

The project has been met with strong resistance from Batang residents. Many have refused to sell their property to make way for it. Farmers who refused to give up their land have reported cases of intimidation and blocked access to their homes.

Karomat, among farmers who claim to having fallen victim to the project, said the blockade to his property had threatened his livelihood.

“We feel unprotected and left out after access to our farm was blocked. When can we cultivate our land again? The government and businesses should not do this [to us],” he said.

With support from local and international environmental organizations, academicians and activists, the locals have appealed to the Japanese government to use its authority and ask Japan’s Bank for International Cooperation as the main investor to cancel its involvement in the project. (sha/bbn)


http://www.thejakartapost.com/news/2016/04/08/ngo-locals-seek-to-halt-central-java-coal-power-plant-project.html

Walhi Ingatkan Dampak Berbahaya PLTU Batang

Efek pencemaran udara hingga kehilangan mata pencaharian nelayan.

Salah satu aksi solidaritas Walhi (VIVAnews/Ramond EPU)

VIVA.co.id – Kepala Unit Kajian Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Pius Ginting mengingatkan kerugian yang bakal dialami jika Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara Batang, Jawa Tengah benar-benar direalisasikan.
Menurut dia, PLTU batu bara akan berdampak pada pencemaran udara yang mematikan, karena mengandung zat-zat berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampak lainnya adalah penurunan produktivitas pertanian masyarakat serta pencemaran lingkungan.
"Jadi partikel-partikel halus seperti SOx, NOx dan merkuri itu mengancam manusia jika PLTU itu tetap dibangun," kata Pius di Kantor Greenpeace Indonesia, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis 7 April 2016.
Bahkan, para nelayan, menurut Walhi, akan terkena imbas dengan adanya PLTU, karena pembangkit itu akan dibangun di daerah pesisir yang akan menjadi lahan mata pencaharian para nelayan.
"Lalu lintas kapal batu bara kan keluar masuk PLTU. Tumpahan bongkar muat itu bisa mengganggu mata pencaharian nelayan pesisir," tuturnya.
Pius menilai, kerja sama pemerintah Indonesia dengan Jepang dalam membangun PLTU batu bara di Batang justru akan membuat Indonesia menjadi pasar teknologi kotor lembaga keuangan internasional.
"Makanya berbagai penolakan proyek ini harus terus dilakukan," tuturnya.
Pembangunan PLTU juga dianggap bertolak belakang dengan komitmen Presiden Joko Widodo yang ingin memerangi dampak perubahan iklim seperti yang disampaikan Presiden pada konferensi perubahan iklim di Paris beberapa waktu lalu.
"Proyek pembangunan PLTU batu bara di Batang hanya mengutamakan kepentingan korporasi daripada melindungi hak dan keselamatan masyarakat," tuturnya.

Oleh : Ezra Natalyn, Moh Nadlir

http://nasional.news.viva.co.id/news/read/757811-walhi-ingatkan-dampak-berbahaya-pltu-batang

Konferensi Pers Warga Batang

Sedang konferensi pers bersama warga Batang, petani dan nelayan yang diambil paksa tanahnya oleh PLTU Batang. Investasi dari Jepang. Sedang berlangsung di kantor Greenpeace Indonesia.

Dikirim oleh Bung Pius Ginting pada 6 April 2016

Testimoni Sulteng

Kenapa harus mendukung Bung Pius Ginting, pertama, karena gagasan yang didorong oleh beliau sangat progresif dan menjawab kebutuhan advokasi yang saat ini semakin hari semakin mulai ditinggalkan banyak pelaku advokasi; Kedua, karena beliau memiliki rekam jejak yang panjang dalam dunia pergerakan di Indonesia; Ketiga,; bisa membawa Walhi bersinergi dengan gerakan politik elektoral yang ada banyak kawan-kawan kita sudah berada di Parlemen, sehingga perlu upaya perpaduan model advokasi rakyat dan kebijakan yang lebih mengarah pada kebutuhan mendesak rakyat saat ini.
Dikirim oleh Syahrudin Ariestal Douw pada 10 Maret 2016

9 Maret, Palembang

9 Maret. Palembang.
Malam kian larut. Dan diskusi kian mendalam tentang partisipasi rakyat desa dalam pembangunan bersama kawan aktivis yang saya hormati Bung Anwar Sadat. Pernah dipenjara rejim karena kesetiannya dalam setiap tapak berjuang bersama petani.
Rakyat desa berpeluang tidak menjadi obyek pasif dari hirarki. Kerja peningkatan partisipasi rakyat desa yang dijelaskan oleh aktivis WALHI yang saya hormati.
Kian terkonsolidasi aktivis berkarakter membangun gerakan rakyat akan membuat pemanusiaan lapisan rakyat terbawah ini bisa terjadi cepat. Agar tak lagi rakyat tercerabut demi kepentingan keuntungan segelitir orang personifikasi kapital.
Feeling at home anywhere when sorrounded by progresive personality.
Dikirim oleh Bung Pius Ginting pada 9 Maret 2016

Walhi Lagi Cari Pimpinan Baru, Inilah Para Kandidat Itu

Tiga kandidat Direktur Eksekutif Walhi usai debat kandidat. Mereka adalah Nur Hidayati, Arie Rompas dan Pius Ginting. Foto: Indra Nugraha

Pucuk pimpinan Walhi segera berganti. Organisasi lingkungan hidup itu tengah menjaring kandidat pemegang nahkoda baru organisasi yang berdiri sejak 1980 ini. Ada tiga nama muncul yang bakal menggantikan Abetnego Tarigan, Direktur Eksekutif Walhi Nasional. Yakni, Nur Hidayati, Pius Ginting dan Arie Rompas. Ketiganya pegiat lingkungan di Walhi.

Pada Jumat (4/3/16), memasuki sesi debat kandidat. Masing-masing menyampaikan gagasan apa yang akan dilakukan jika duduk pada posisi itu. Debat dipandu Direktur Eksekutif Walhi periode lalu, Chalid Muhammad dan Muhammad Ridha Saleh.

Sebuah handycam siap siaga merekam yang diutarakan para kandidat. Video akan disebar hingga para pemegang suara bisa melihat pandangan para kandidat. Pemilihan Direktur Eksekutif Walhi akan diselenggarakan di Palembang, 22-27 April 2016.

Pertanyaan-pertanyaan dilontarkan moderator kepada para kandidat. Ada soal peran dan posisi Walhi dalam situasi global, inovasi para kandidat kala menjadi direktur, sistem ekonomi politik yang tak adil, teknologi, sampai persoalan-persoalan lingkungan seperti limbah dan lain-lain. Mereka punya lima menit memaparkan jawaban. Ketiganya duduk di depan, bersisian.

“Indonesia masih terjadi sistem ekonomi menghisap ruang sosial seperti diterapkan ekonomi kapitalistik. Pengerukan berimplikasi pada problem-problem lingkungan juga sosial. Walhi harus hadir dan terus berjuang terhadap sistem ekonomi dan politik seperti itu,” kata Arie Rompas, sekarang Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Tengah. Sisi lain, sistem politik dan ekonomi global terus menerus mencari komoditas baru.

Rio, panggilan akrab Rompas mengatakan, sistem ekononi hijau merupakan model alternatif tawaran kapitalisme justru memperkuat penguasaan lahan di negara-negara berkembang, salah satu Indonesia.

Walhi, katanya, mesti harus hadir menjawab problem-problem ini. “Bahwa proses ekonomi politik harusnya disandarkan relasi produksi adil. Bersama rakyat menjadi konstituen terpenting. Bagaimana bisa bersama rakyat mengorganisir dan menciptakan kesadaran melawan perilaku buruk sistem ekonomi politik menindas ini,” katanya.

“Teng.. teng.. teng…” suara Khalisah Khalid, mengingatkan tanda waktu habis. Tepuk tangan seketika bergemuruh.

“Salam adil dan lestari!” pekik Yaya, sapaan akrab, Hidayati.

“Walhi!!!” teriak hadirin.

“Situasi global saat ini saya pikir kita semua sudah tahu kini Indonesia pada situasi yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Berada pada pertentangan poros utama dunia dari sisi AS (Amerika Serikat) dan China,” katanya.

Sejak pemerintahan lalu, katanya, Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) menjadi cerminan bagaimana Indonesia sebagai factory Asia. Dengan mengeruk sumber daya alam, manufaktur dan 250 juta jadi pasar potensial.

“Walhi harus menjadi antitesis dari itu. Dari globalisasi, kita harus mendorong lokalisasi. Kita harus membangun daya kritis komunitas-komunitas warga dan komunitas lain di seluruh Indonesia. Baik desa maupun kota. Kota penting bagi mobilisasi opini, proses pencerdasan masyarakat dan mendorong kebijakan-kebijakan negara lebih progresif.”

Walhi harus mendorong kedaulatan komunitas-komunitas desa, baik mandiri energi, ekonomi dan pangan. “Melihat demokrasi liberal ini, harus dilakukan pendidikan politik warga negara terutama generasi muda. Juga generasi tua. Kita akan masuk ke sekolah-sekolah, universitas, kelompok pemuda untuk pencerdasan dan pengkritisan politik,” katanya.

“Walhi harus bisa membangun gerakan dari kelompok-kelompok petani,nelayan, perempuan, pemuda dan lain-lain. Bagaimana kita bisa menunggangi teknologi informasi untuk mendorong proses pengkritisan warga.”

Dia juga berkomitmen membangun kemandirian. Sumberdaya organsiasi dan memajukan konsolidasi dengan berbagai gerakan di Indoensia. Hingga, katanya, gerakan yang terpecah-pecah bisa berkonsolidasi menjadi masif dan kuat.

Pius Ginting, memandang persoalan yang dihadapi Indonesia sejak dulu tak berubah. Indonesia, katanya, jadi pasar sumber bahan mentah baik sawit, tambang maupun kayu. Sisi lain berhadapan dengan pendidikan masyarakat masih rendah.

“Perlu ada perubahan sistematis oleh Walhi. Kontribusi Walhi bersama kelompok masyarakat lain dengan meningkatkan kesadaran akan hal ini,” ujar dia.

Walhi, katanya, harus berhenti mengganggap kelompok lain kompetitor tetapi harus bersinergi agar terjadi perubahan. Walhi harus bersinergi dengan kelompok buruh, tani, nelayan, perempuan, dan lintas generasi. Generasi muda perlu dididik mengenai kesadaran kritis terkait lingkungan hidup.

“Soal inovasi, Walhi perlu mengembangkan teknologi pembebasan. Tak boleh lagi mengandalkan “Amdal kaki telanjang.” Harus menggunakan teknologi, misal drone untuk pemetaan, atau teknologi mengukur kadar limbah. Itu bisa untuk alat advokasi Walhi,” katanya.

Walhi, kata Pius, harus memposisikan diri sebagai pemberdaya. “Tak boleh lagi ada orang selama 10 tahun bekerja di Walhi terus jadi office boy. Harus dibina agar jadi aktivis lingkungan.”

Berbagai pertanyaan terus mengalir termasuk dari para aktivis yang hadir dalam debat itu.

Dewan nasional

Selain direktur eksekutif, Walhi juga akan pergantian Dewan Nasional. Para kandidat Dewan Nasional menyampaikan visi misi. Banyak kandidat maju, antara lain, Azmi Sirajuddin, Manajer Program Yayasan Merah Putih sekaligus Ketua Dewan Daerah Walhi Sulawesi Tengah, Kusnadi, Ketua Serikat Tolong Menolong dan juga Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Utara. Lalu, Mualimin Pardi Dahlan, advokat Public Lawyers Interest Network, Samaratul Fuad, aktivis Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia Indonesia (PBHI) dan Walhi Sumatera Barat. Risma Risma Umar, satu-satunya kandidat perempuan. Dia pernah menjadi anggota peneliti Women’s Empowerment and Leadership Development for Democratisation program. Saat ini Ketua Dewan Pengawas Nasional Solidaritas Perempuan juga Dewan Nasional Walhi.

Ada Bambang Catur Nusantara, Badan Pengawas Yayasan Klub Indonesia Hijau, Badan Pengurus Jatam serta Dewan Daerah Walhi Jawa Timur.

Abetnego Tarigan, kini Direktur Eksekutif Walhi Nasional juga salah satu kandidat. Kandidat lain, I Wayan Suardana aktivis ForBali pernah menjadi Direktur Eksekutif Walhi Bali.

Indra Nugraha, Jakarta 

http://www.mongabay.co.id/2016/03/06/walhi-lagi-cari-pimpinan-baru-inilah-para-kandidat-itu/

Tidak ada orang ditakdirkan ...

Tidak ada orang ditakdirkan ke dunia sebagai office boy, satpam, tukang sapu, atau direktur.
Sistem sosial lah yang membuat hal tersebut. Sistem sosial tersebut bisa berlangsung lama, hingga terjadi kelembaman, dianggap pembagian kerja tersebut permanen.
Suka filsafat Sartre, yang menyatakan, existence precedes essence. Tindakan kita menentukan esensi kita. Ayo kita melakukan tindakan transformatif. Pola apa yang kita lakukan contoh bagi yang lain.
Mari buat pola dan contoh baik. Bukan dipikirkan, (tak cukup lagi fisafat Descartes: aku berpikir maka aku ada). Tapi dilakukan.
Untuk kehidupan yang setara, baik, egaliter, bebas, humanis, ekologis.
Kawan kawan melakukan hal baik apa akhir pekan ini?
Selamat akhir pekan.
Dikirim oleh Bung Pius Ginting pada 5 Maret 2016

Debat Kandidat Direktur Eksekutif Nasional dan Dewan Nasional WALHI

Debat Kandidat Direktur Eksekutif Nasional dan Dewan Nasional WALHI "Tantangan Gerakan Lingkungan Hidup Indonesia di era Demokrasi Liberal"

Kicauan Debat Kandidat Direktur Eksekutif Nasional WALHI

Debat Kandidat Calon Direktur Eksekutif Nasional WALHI Siap dimulai #DebatKandidat #PNLHXII #SalamAdilLestari pic.twitter.com/nwm2iQmxA8

— WALHI (@walhinasional) 4 Maret 2016

(Dari kiri) 2 Host Chalid Muhammad dan Rida Shaleh bersama 3 Calon Kandidat Direktur Eksekutif Nasional WALHI pic.twitter.com/a0cbJ4ns62

— WALHI (@walhinasional) 4 Maret 2016

Pius Ginting: Perlu terus kelola Gerakan Akar Rumput dalam mencapai tujuan Walhi

— WALHI (@walhinasional) 4 Maret 2016

Pius: Perlu pelatihan Project management // sinergi antar organisasi juga diperkuat dlm tujuan yg sama // 28 ED harus di support #PNLHXII

— WALHI (@walhinasional) 4 Maret 2016

PIUS: People Power adalah hal utama WALHI ke depannya, tidak akan ada apa2 Walhi bila hal itu tdk diciptakan. #PNLHXII #DebatKandidat

— WALHI (@walhinasional) 4 Maret 2016

Pius Ginting Calon Direktur Eksekutif Nasional WALHI berikan orasi politik #DebatKandidat #PNLHXII #AdilLestari pic.twitter.com/ViJTmzCgJk

— WALHI (@walhinasional) 4 Maret 2016

Berikut penampakan Calon Dewan Nasional dan Eksekutif Nasional WALHI #PNLHXII #SalamAdilLestari pic.twitter.com/Ls1wzuB8cM

— WALHI (@walhinasional) 4 Maret 2016

Apresiasi Walhi Terhadap Kegiatan Sail of Journalist

Kegiatan Sail of Journalist yang merupakan salah satu kegiatan dalam Perayaan Hari Pers Nasional (HPN) 2016 beberapa waktu lalu turut mengkampanyekan gerakan tanpa sampah plastik.

Selain diapresiasi oleh Menko Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli, kampanye tanpa sampah plastik dalam Sail of Journalist tersebut juga diapresiasi oleh Aktivis Wahana Lingkungan (Walhi).


http://www.rakyatmerdeka.tv/view/2016/02/24/882/Apresiasi-Walhi-Terhadap-Kegiatan-Sail-of-Journalist-

Maumere

Sawah, anak perempuan, di Maumere.
Yessi (anak perempuan, kelas 3 SD) bersama neneknya bekerja di sawah. Yessi dan jutaan Yessi lainnya bersama ikut berperan demi pangan kita, termasuk pangan bagi perempuan kelas atas dan perempuan menengah atas.
Tidak ada kerja ringan di atas tanah dan sawah dibawah terik matahari.
Berharap pemerintah perhatikan kesejahteraan petani agar anak petani semua jadi Doktor pertanian, pintar main musik, berbudaya.
Agar tidak ada yang tertinggal di belakang dalam hal pendidikan, kesehatan, budaya yang dimonopoli oleh kelas atas, termasuk oleh perempuan kelas atas.
Dan kita aktivis laki laki selalu bersolidaritas buat perbaikan kesejahteraan, pendidikan, budaya kelas bawah. Khususnya perempuan kelas bawah yang di banyak komunitas berada di piramida sosial terbawah. Sekutu saudari kami kelas bawah adalah kita para aktivis laki laki yang berjuang untuk perbaikan kemanusiaan, meng "wong" kelas bawah.
*permenungan sepulang dari sawah: eco feminis berbasis kelas.
Dikirim oleh Bung Pius Ginting pada 20 Februari 2016

Hari iniku bersama teman~teman di Maumere dan Tanjung Kajuwulu

#Asupanenergi
#membiasakandenganangin
#diperjalananyangmeninggianginmakinkencang
Dikirim oleh Umbu Wulang TaPa pada 20 Februari 2016

Uupss...naik gunung, lalu turun ke pantai sampai berkeringat :)
Dikirim oleh Bung Pius Ginting pada 21 Februari 2016

Kajian Koalisi Perlihatkan Kinerja Pemda Jalankan Korsup Minerba Masih Rendah

Danau tambang timah yang ditinggal begitu saja tanpa reklamasi di Bangka Belitung. Foto: Sapariah Saturi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan selama dua tahun terakhir ada 721 izin pertambangan dicabut atau tidak diperpanjang. Sekitar 70% izin pertambangan batubara luas sekitar 2 juta hektar. Pencabutan ini bagian koordinasi dan supervisi mineral dan batubara (Korsup Minerba) KPK. Koalisi Anti Mafia Tambang, yang terdiri dari Walhi, Yayasan Auriga, Jatam, YLBHI, SAINS dan lain-lain, menilai kinerja pmerintah daerah dalam melaksanakan Korsup Minerba belum apa-apa karena perbaikan tata kelola pertambangan belum berjalan signifikan.

“Izin dicabut atau tidak dilanjutkan hanya 20% dari total yang direkomendasikan untuk ditutup. Beberapa di kawasan hutan tanpa izin pinjam pakai bahkan daerah konservasi,” kata Timer Manurung, aktivis Auriga, di Jakarta, pekan lalu.

Pada 2014, KPK menginisasi Korsup Minerba. Upaya itu untuk mencegah korupsi di 12 provinsi yakni, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Lalu Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara. Pada 12 provinsi ini ada 10.918 izin usaha pertambangan (69%) dari total seluruh Indonesia.

Koalisi menilai kinerja pemda dari beberapa aspek seperti penataan IUP, kewajiban keuangan pelaku usaha, pengawasan produksi, kewajiban pengelolaan, serta pengawasan penjualan.

“Jambi paling baik dalam indikator mengurangi tambang yang non clear and clean. Paling buruk Kalsel,” kata Pius Ginting, aktivis Walhi Nasional.

Menurut catatan, pengurangan IUP Jambi non CnC 98 atau 49%, Kalsel tak ada sama sekali, Sulawesi Tenggara (74 IUP, 40%), Sumsel (32 IUP, 39%), Sulteng (65 IUP, 33%), Kepulauan Riau (15 IUP, 32%), Kaltim (94 IUP, 21%), Kalbar (20 IUP, 6%), Maluku Utara (lima IUP, 5%), Kalteng (13 IUP, 4%), Sulsel (enam IUP, 2%). Lalu, Bangka Belitung mengurangi IUP 117 (17% ).

“Sebenarnya gak bagus-bagus amat. Hampir tak ada setengahnya. Meskipun Jambi provinsi terbaikpun itu tak ada setengahnya mengurangi izin-izin bermasalah dalam administratif juga tumpang tindih wilayah izin tambang lain. Ditambang kewajiban keuangan masih ada, belum dibayarkan,” katanya.

Kalsel, katanya, belum menunjukkan respon baik dalam mengurus izin pertambangan non CnC. Padahal periode menindaklanjuti IUP non CnC sudah delapan gelombang.

“Ini hanya melihat tumpang tindih antara satu perizinan dengan perizinan lain. Belum tumpang tindih dengan kawasan konservasi,” katanya.

Beginilah penampakan pasca-pengurasan timah. Tinggallah limbah, kawasan itu menjadi gersang. Pepohonan seakan enggan tumbuh. Foto: Sapariah Saturi

Dia mendesak, pemerintah mencabut seluruh IUP non CnC. Pencabutan IUP, seharusnya tak sekaligus membuat kewajiban perusahaan hilang. Misal perusahaan masuk tahap produksi dan kerusakan lingkungan, harus membayar atau reklamasi di bekas tambang. Begitu juga perusahaan masuk tahap eksplorasi, harus membayar dana landrent.

Perusahaan tambang bermasalah, katanya erat kaitan dengan praktik korupsi karena diduga kuat bermasalah dalam pemberian izin.

Manurung mengatakan, seharusnya pemerintah mengeluarkan daftar perusahaan-perusahaan IUP non CnC agar dinyatakan sebagai pelaku usaha buruk pertambangan. Sejauh ini, pemerintah belum melakukan.

“Agar perusahaan-perusahaan itu tak mendapatkan izin pertambangan di tempat baru. Bahkan nama-nama orang juga grup harus dibuka.”

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berjanji menyelesaikan permasalahan 3.966 IUP bermasalah Mei tahun ini.

Dari tumpang tindih dengan kawasan konservasi, kinerja terbaik Sulteng. IUP di konservasi Sulteng 98,1%, kini tersisa 5.697,08 hektar, sebelumnya 299.666 hektar.

Provinsi lain, Sulsel 17.159,11 menjadi 5.146,5 hektar, Jambi (7.401,17 menjadi 6.300,22 hektar), Kalteng (8.987,70 menjadi 8.315,28), Kalsel (12.422,60 menjadi 12.336,79), Maluku Utara (8.110,60 menjadi 8.055,79), Bangka Belitung (3.268,49 menjadi 3.246,65 hektar).

Beberapa provinsi justru IUP bertambah di kawasan konservasi seperti Kepri (dari nol menjadi 133,60 hektar), Sumsel (932,64 menjadi 6.292,67 hektar) ,Kalbar (101,31 menjadi 2.531,74), Kaltim (4.299,96 menjadi 97.756,13),dan Sultra (2.224,39 menjadi 2.227,67 hektar).

Dari kewajiban pembayaran keuangan (royality), kinerja terbaik dengan piutang terendah Kalsel (Rp231 juta), Kepri Rp4,6 miliar dan Babel Rp11,1 miliar. Provinsi piutang royality terbanyak Kaltim Rp82,6 miliar.

“Kami mendesak pemerintah verifikasi data dan menguji kebenaran kewajiban keuangan. Tagih seluruh tunggakan piutang. Juga harus penghentian produksi sebelum piutang dibayarkan,” katanya.

Dari pengawasan produksi, penilaian Koalisi memperlihatkan Kalteng terbaik dengan indeks 35,7%. Dari 15 kabupaten, 9 tak melaporkan pengawasan produksi. Terburuk Jambi 0%. Jambi dinilai sama sekali tak melakukan pengawasan. Delapan kabupaten di Jambi tak lapor.“Dapat diasumsikan sebagian besar produksi hasil tambang IUP tidak pernah verifikasi pemerintah.”

Provinsi lain, Babel enam tidak ada laporan, Kepri (7), Sulteng (2), Kaltim (9), Sultra (9), Maluku utara (6), Kalsel (6), Sumsel (11), Kalbar (11), Kalsel (13).

Aspek pengawasan pengolahan, Sulteng terbaik dengan indeks 20%, terburuk Babel, Jambi, dan Kalsel dengan indeks 0%. Sisi pengawasan penjualan terbaik Kepri dengan indeks 30% dan terburuk Jambi 0%.

“Pemerintah tak memiliki instrumen andal memverifikasi validitas laporan produksi dan pajak perusahaan.”

Selama periode pengawasan, katanya, penerimaan negara sektor batubara mineral naik Rp10 triliun. “Walau angka besar, tidak cukup, kerugian negara tinggi. Kita perlu meningkatkan pengawasan sektor pertambangan,” kata Manurung.

Kinerja Pemda Melaksanakan Korsup Minerba

Lubang tambang maut milik PT. Cakra yang berada di di Dusun Serbaya, Desa Sebulu Modern, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, ini yang telah merenggut nyawa Rian. Lubang tambang ditunggal begitu saja tanpa reklamasi. Mana pengawasan pemerintah? Foto: Jatam Kaltim

Indra Nugraha, Jakarta

http://www.mongabay.co.id/2016/02/22/kajian-koalisi-perlihatkan-kinerja-pemda-jalankan-korsup-minerba-masih-rendah/

Tentang Dukungan Organisasi Lingkungan Hidup bagi Partai Hijau

Dalam kesempatan mengungkapkan pikiran dan gagasan tentang gagasan organisasi lingkungan hidup ke depan di PDLH WALHI NTT saya mengungkapkan secara terbuka di depan kawan-kawan peserta perlunya organisasi lingkungan hidup mendukung Partai Hijau.
Sejak tahun 1980 organisasi lingkungan hidup sudah membawa beragam persoalan ke DPR, dan eksekutif di daerah dan pusat. Yang diisi oleh partai-partai yang karakter pembelaan lingkungannya tidak solid. Beragam kebijakan silih berganti keluar dari parlemen pusat dan daerah yang tak berpihak pada rakyat.
Karenanya, perjuangan organisasi kita harus diperkaya strateginya dengan strategi politik lingkungan. Melengkapi organisasi lingkungan dengan Partai Hijau. Dan karena oligarki di Indonesia membatasi kemunculan partai alternatif, semua organisasi dan aktivis lingkungan perlu mendukung perluasan dan memajukan kualitas Partai Hijau di Indonesia.
Partai Hijau di Indonesia berbeda kekuatan dengan Partai Hijau Australia. Yang di negeri tersebut tersebut Partai Hijau telah kuat, bahkan bisa lebih kuat dengan organisasi lingkungannya seperti Friends of the Earth Sydney yang justru harus memakai gedung kompleks Partai Hijau di Sydney. Sementara itu di Indonesia, hambatan kekuatan mainstream menghambat kekuatan alternatif dalam politik membuat Partai Hijau Indonesia perlu kita dukung bersama.
WALHI secara kelembagaan secara administratif bukan onderbow Partai Politik. Tapi dalam dukungan dan solidaritas, kita para aktivis dan organisasi lingkungan tak bisa mengabaikan Partai Hijau Indonesia. Menunda-nunda dukungan serius pembentukan Partai Hijau dan partai alternatif lainnya memperlama rakyat tertatih tertatih dalam struktur negara yang strukturnya diiisi oleh personel politik yang tidak solid pendiriannya dalam menghentinkan agenda penyelamatan lingkungan hidup.
Dikirim oleh Bung Pius Ginting pada 22 Februari 2016