Belum Semua Kepala Daerah Selesaikan Tumpang Tindih Lahan Tambang

Menteri ESDM Sudirman Said (ketiga kanan), Mendagri Tjahjo Kumolo (ketiga kiri), Ketua KPK Agus Rahardjo (kedua kanan), Koordinator Koalisi Anti Mafia Tambang Pius Ginting (kanan), Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan (kedua kiri) dan Dirjen Minerba KESDM Bambang Gatot Ariyono (kiri) memberikan keterangan pers hasil rapat koordinasi di Gedung KPK, Jakarta, 16 Februari 2016. (Antara/Widodo S Jusuf)

Jakarta - Koalisi Anti-Mafia Tambang mengungkapkan penataan sektor pertambangan mineral dan batu bara belum sepenuhnya dilakukan oleh kepala daerah. Masih ada lahan pertambangan seluas 97.000 hektare (ha) yang masuk dalam kawasan konservasi.

Pius Ginting dari Koalisi Anti-Mafia Tambang mengatakan pihaknya menyusun indeks selama kegiatan koordinasi dan supervisi digelar sejak 2014 kemarin. Dia kemudian membeberkan hasil indeks tersebut.

"Dalam indeks yang kami buat selama koordinasi dan supervisi minerba ini, provinsi yang paling mencatat perbaikan adalah Sulawesi Tengah," kata Pius di Jakarta, Senin (15/2).

Direktur Kajian Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) itu menuturkan kepala daerah Sulawesi Tengah tercatat banyak mengatasi persoalan tumpang tindih perizinan. Dalam hal ini tumpang tindih izin tambang dengan kawasan konservasi. Selain itu Pius membeberkan provinsi yang belum signifikan melakukan penataan sektor pertambangan.

"Sementara provinsi yang harus berbenah banyak adalah Kalimantan Timur. Masih terdapat 97.000 ha pertambangan masih dalam kawasan konservasi," ujarnya.

Pemerintah memasang target penataan pertambangan mineral dan batubara rampung pada 12 Mei mendatang. Setidaknya ada 3.966 izin usaha pertambangan (IUP) yang masih bermasalah.

Rangga Prakoso/WBP

http://www.beritasatu.com/industri-perdagangan/349360-belum-semua-kepala-daerah-selesaikan-tumpang-tindih-lahan-tambang.html