Jakarta, GATRAnews - Koalisi Antimafia Tambang menilai Sulawesi Tengah (Sulteng) merupakan provinsi terbaik dalam memperbaiki tumpang tindih Izin Usaha Pertambangan (IUP) di bidang mineral dan batubara (Minerba).
"Indeks provinsi yang kami buat dalam Korsup minerba, provinsi yang paling mencatat perbaikan adalah Sulawesi Tengah," kata Pius Ginting, Ketua Koalisi Antimafia Tambang dalam konferensi pers bersama pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mendagri, Men-ESDM, dan puluhan gubernur di KPK, Jakarta, Senin (15/2).
Menurut Pius, IUP itu di antaranya tumpang tindih dengan wilayah konservasi. Provinsi Sulteng melakukan pembenahan. "Dalam artian, provinsi banyak mengatasi persoalan tumpang tindih perizinan dengan konservasi," ujarnya.
Sedangkan yang terburuk dalam menyelesaikan tumpang tindih IUP Minerba, adalah Kalimantan Timur (Kaltim). Koalisi Antimafia Tambang mencatat ada 97.000 izin pertambangan yang tumpang tindih dengan konservasi dan harus dibenahi.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo tidak menampik banyaknya izin pertambangan yang tumpang tindih di berbagai wilayah Indonesia. Bahkan, untuk satu area atau kawasan bisa terdapat 4-5 izin.
"Ada 1 area saja 4-5 izin bisa diterbitkan," ujarnya. Ia menambahkan, pihaknya menyambut baik ide KPK untuk memperbaiki IUP Minerba yang tumpang tindih tersebut.
"Izin Minerba dan hutan, pertanian ini paling rawan. Untuk mewujudkan tata kelola yang lebih baik, Kemendagri siap untuk dukung langkah-langkah agar tata kelola lebih baik," ujarnya.
Reporter: Iwan Sutiawan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
kesan dan pesan